PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Probolinggo mengaku, kecewa dengan sikap DPRD yang kurang mendukung Walikota Probolinggo terhadap tidak diperpanjangnya izin operasional tempat karaoke.
Kekecewaan tersebut disampaikan Ketua PCNU Kota Probolinggo, H Samsur. Kepada PANTURA7.com, pihaknya memastikan akan ‘pasang badan’ untuk memperkuat langkah Walikota Hadi Zainal Abidin.
“Kita kecewa ya dengan sikap DPRD kemarin. Sehingga harus ada upaya untuk memperkuat kebijakan tersebut. Karena ini bagian dari proteksi kita dalam keumatan,” tegasnya, Rabu (7/8).
Oleh karena itu, PCNU menginstruksikan kepada seluruh Badan otonom (Banom), departemen, lembaga-lembaga di tubuh NU untuk memberikan dukungan. Intinya, mendukung kebijakan Walikota Hadi soal hiburan malam.
“Tiap banom dan lembaga di bawah PCNU kami minta buatkan surat dukungan untuk Walikota. Kami usahakan besok sudah selesai semua mengingat hanya ada waktu tujuh hari pasca RDP kemarin,” tambahnya.
Dikatakan, selain berdampak terhadap degradasi moral dan kemaksiatan, zonasi juga menjadi pertimbangan PCNU. Pasalnya kedua tempat karaoke tak jauh dengan lembaga pendidikan, tempat ibadah dan perkantoran pemerintah.
Seperti diketahui, RDP DPRD Kota Probolinggo didominasi suara anggota dewan yang meminta Pemkot Probolinggo untuk mengkaji ulang kebijakannya. Selain tidak ada alasan izin operasional tak diperpanjang, DPRD meminta perlu adanya Perda yang kuat.
“Ini kan tidak diperpanjang oleh Walikota, alasannya apa? Apakah melanggar Perda? Itu yang harus dijelaskan,” ucap politikus Gerindra yang juga anggota Komisi III, Hamid Rusdi saat RDP kemarin.
Atas dasar itu, DPRD memberi waktu 7 hari terhitung agar Pemkot Probolinggo audiensi dengan para pengusaha, penguatan Perda dan penjelasan nasib para karyawan Pop City dan 888. Jika tidak, DPRD meminta kedua tempat karaoke kembali beroperasi. (*)
Penulis : Rahmad Soleh
Editor : Ikhsan Mahmudi
Tinggalkan Balasan