Menu

Mode Gelap
Warga Lumajang Keluhkan Harga LPG 3 Kg Capai Rp22 Ribu Sebanyak 40 Pelaku Balap Liar Dihukum Jalan 3 Km hingga Mapolres Lumajang Polemik Toko Berjaringan, DPRD Jember Bakal Kuliti 238 Swalayan Pendaftaran Calon Ketua KONI Kota Probolinggo Diundur, Sejumlah Balon Kecele Kocak! Residivis Jaminkan Teman saat Embat Motor Sport Marak Pembuangan Bayi di Sungai, LBH Jentera Perempuan Jember Ngaku Prihatin

Gaya Hidup · 4 Feb 2020 07:49 WIB

Awal Tahun 2020, 110 Wanita di Probolinggo Jadi Janda


					Awal Tahun 2020, 110 Wanita di Probolinggo Jadi Janda Perbesar

KRAKSAAN-PANTURA7.com, Angka perceraian di Kabupaten Probolinggo memasuki tahun 2020 meningkat. Sejak 1 Januari hingga awal bulan Februari 2020 saja, ada 110 kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Dari 110 kasus perceraian yang diputus PA Kraksaan, diketahui mayoritas disebabkan oleh gugat dari pihak istri. Selebihnya, pasangan suami istri (pasutri) bercerai karena gugatah pihak pria.

Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Mashyudi mengatakan, faktor utama cerai gugat dikarenakan perselisihan keluaga yang terus menerus. Sehingga si wanita memutuskan berpisah dengan suaminya.

“Kasus penceraian di awal tahun 2020 ialah cerai gugat dari pihak wanita dan rata-rata, faktor penyebabnya karena perselisihan. Faktor ini menempati ranking pertama,” kata Masyhudi, Selasa (4/2/2020).

Adapun kasus perceraian yang dominan kedua, lanjut Masyhudi, adalah cerai talak, yang terdata ada sekitar 75 perkara. Faktornya, menurut Masyhudi, lantaran perekonomian keluarga yang tidak stabil.

“Namun harapan kami, untuk kasus cerai talak ini, jika masih dapat diperbaiki maka kami melakukan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Agar mencabut kasusnya, sehingga, angka cerai menurun,” tuturnya. 

Guna menekan angka perceraian, ia mengaku akan memaksimalkan mediasi terhasap pasutri ang mengajukan perceraian. Dengan demikian, berkas perkara perceraian yang diajukan bisa dicabut oleh yang bersangkutan.

“Mediasi akan kami upayakan semaksimal mungkin. Contoh saja, kalau memang diperlukan surat pernyataan, ya kami fasilitasi. Kalau memang diperlukan, nanti akan kami buatkan,” ia menjelaskan. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Marak Pembuangan Bayi di Sungai, LBH Jentera Perempuan Jember Ngaku Prihatin

3 Februari 2025 - 18:40 WIB

Anggaran Seremonial Perangkat Daerah di Lumajang Dipotong 50 Persen

2 Februari 2025 - 14:39 WIB

Tim Ahli Teliti Koin Kuno Pasuruan, Warisan Sejarah atau Bukan?

31 Januari 2025 - 18:34 WIB

Soal PMK, DPRD Usulkan Dana BTT ke Pemkab Lumajang

31 Januari 2025 - 17:27 WIB

DPRD Desak Pemkab Lumajang Lebih Serius Tangani Asuransi Kesehatan

31 Januari 2025 - 13:34 WIB

Bukan Pencitraan, Sebelum Nakhodai DPRD Lumajang, Hobinya Makan Bersama

30 Januari 2025 - 19:10 WIB

Ketua DPRD Lumajang Dukung Program Kapolres yang Baru

30 Januari 2025 - 05:10 WIB

Seindah Panorama Semeru, Senikmat Kopi Khas Senduro

29 Januari 2025 - 15:27 WIB

DPRD Lumajang Targetkan PAD Rp3,4 Miliar dari Retribusi Parkir

29 Januari 2025 - 14:12 WIB

Trending di Pemerintahan