Menu

Mode Gelap
Eksotika Pantai Karanganom, Destinasi Wisata Baru di Kabupaten Probolinggo KPU Pasuruan Tetapkan DPTb, Bangil Catat Pemilih Masuk Tertinggi, Grati Dominasi Pemilih Keluar Logistik Pilkada di Kab. Probolinggo Mulai Didistribusikan, Segini Jumlahnya Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman KPU Kota Probolinggo Mulai Distribusikan 1.312 Bilik Suara PMII, HMI hingga GMNI Kompak Deklarasi Anti Politik Uang

Ekonomi · 25 Feb 2020 07:06 WIB

DPRD Jatim Sebut Probolinggo Bukan Kabupaten Miskin


					DPRD Jatim Sebut Probolinggo Bukan Kabupaten Miskin Perbesar

MARON-PANTURA7.com, Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) yang menempatkan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah termiskin ke 4 di Jatim menuai polemik. Setelah disanggah oleh Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, kini giliran anggota DPRD Jatim angkat bicara.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Habib Mahdi mengatakan, seharusnya BPS lebih detil menelaah kondisi perekonomian di Kabupaten Probolinggo. Sebab menurut Mahdi, selama beberapa tahun terakhir sektor perekonomian di Kabupaten Probolinggo terus tumbuh.

“Perekokomian di Kabupaten Probolinggo terus tumbuh, baik dari sektor perkebunan, pertanian, pariwisata yang banyak bermunculan desa wisata hingga jumlah UMKM yang terus meningkat,” kata Mahdi, Selasa (25/2/2020).

Sampel terhadap 1.000 kepala keluarga (KK) yang digunakan BPS sebagai sumber data, sambung politisi PPP ini, tidak merepresentasikan kondisi rakyat Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan.

“Kadang-kadang masyarakat kan tidak menyampaikan kondisi yang sebenarnya hanya karena mereka ingin mendapat bantuan. Maka tidak elok jika hanya melihat Kabupaten Probolinggo dari sampel yang sedikit,” urainya.

Mahdi menyebut predikat Probolinggo sebagai kabupaten termiskin ke 4 di Jatim bukan kondisi riil lapangan. “Coba bandingkan (perekonomian di Kabupaten Probolinggo) dengan kabupaten lain, seperti Ngawi dan Pacitan,” tandas politisi asal Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ini.

Sebelumnya, Minggu (23/2/2020), Puput Tantriana Sari menyampaikan, rilis BPS soal kemiskinan di Kabupaten Probolinggo tidak betul. Sebaliknya kata Tantri, rakyat Kabupaten Probolinggo saat ini lebih makmur berdasarkan pendapatan per kapita penduduk.

“Tujuh belas koma sekian persen angka kemiskinan itu tidak betul. Karena rakyat Kabupaten Probolinggo satu juta seratusan jiwa, yang dipotret oleh BPS hanya tak sampai seribu KK (Kepala Keluarga, red). Yang artinya, potret itu tidak memotret secara riil masyarakat,” klaim bupati.

Berikut Kabupaten/Kota termiskin di Jatim versi BPS :
1.Kabupaten Sampang, dengan angka kemiskinan 20,71
2.Kabupaten Sumenep, dengan angka kemiskinan 19,48

  1. Kabupaten Bangkalan, dengan angka kemiskinan 18,9
  2. Kabupaten Probolinggo, dengan angka kemiskinan 17,76
  3. Kabupaten Tuban, dengan angka kemiskinan 14,58
  4. Kabupaten Ngawi, dengan angka kemiskinan 14,39
  5. Kabupaten Pamekasan, dengan angka kemiskinan 13,95
  6. Kabupaten Pacitan, dengan angka kemiskinan 13,67
  7. Kabupaten Bondowoso, dengan angka kemiskinan 13,33
  8. Kabupaten Lamongan, dengan angka kemiskinan 13,21. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman

23 November 2024 - 15:44 WIB

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Paripurna DPRD Lumajang, Nasdem-PKS Soroti Bengkaknya Alokasi Belanja Pegawai

14 November 2024 - 06:41 WIB

Trending di Pemerintahan