MAYANGAN-PANTURA7.com, Di tengah pandemi Covid-19, desakan agar pembelajaran dalam jaringan (daring) diakhiri dan diganti pembelajaran tatap muka terus mencuat. Kali ini disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo saat beraudensi dengan pimpinan DPRD setempat, Rabu (7/10/2020).
“MUI sudah menggelar saresahan keliling di lima kecamatan di Kota Probolinggo. Hasilnya, sebagian besar masyarakat menginginkan, belajar daring diakhiri. Mereka ingin bersekolah secara tatap muka,” kata Ketua Umum MUI Kota Probolinggo, KH Nizar Irsyad.
Dalam audensi itu KH Nizar mengajak sejumlah pengurus MUI setempat di antaranya, KH Dr. M. Sulton, Ustadz Abdurrahman, dan Ustadz Imanuddin. Pengurus MUI diterima Ketua DPRD, Abdul Mujib didampingi dua wakilnya, Nasution dan Fernanda Zulkarnain serta anggota Komisi I, David Rosyidi.
Sebagian masyarakat, kata KH Nizar, menilai pembelajaran daring tidak efektif dan membosankan. “Kalau kegiatan masyarakat secara umum sudah normal seperti, di tempat wisata, ada yang kerapan sapi, pasar juga ramai. Tetapi mengapa belajar tatap muka tidak bisa dilakukan?” katanya.
Hasil sarasehan MUI Kota Probolinggo juga sudah disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. “Saya sampaikan waktu kami diundang bersama ulama dan pengasuh pesantren se-Tapal Kuda bertemu Pak Mahfud MD di pendopo Kabupaten Probolinggo,” kata kiai penggemar berat kopi hitam itu.
Bahkan kepada Menko Polhukam, KH Nizar mengungkapkan fenomena, Pilkada serentak awal Desember 2020 mendatang tetap digelar. “Kalau Pilkada tetap digelar, mengapa sekolah tidak boleh?” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Dr M. Sulton. “Dalam sarasehan di lima kecamatan, MUI menampung harapan, keluh-kesah masyarakat terkait belajar daring,” katanya.
Intinya, karena belajar daring dinilai tidak efektif, sebagian besar masyarakat ingin belajar tatap muka. “Tentu belajar tatap muka disertai protokol kesehatan,” kata dosen Universitas Zainul Hasan (Unzah), Kabupaten Probolinggo itu.
Sementara Ustadz Abdurrahman, belajar daring hanya sebatas transfer ilmu. “Sementara keteladanan, moral, akhlak sangat sulit diajarkan melalui daring, harus tatap muka,” katanya.
Pimpinan DPRD mengaku, bisa menerima masukan dari MUI. “Kami banyak menerima masukan dari masyarakat, termasuk hari ini dari MUI. Masukan dari MUI akan kami sampaikan kepada eksekutif,” ujar Mujib.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD, Nasution membandingkan, usulan belajar tatap muka dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. “Sekarang warga sudah mulai menggelar hajatan seperti di Jrebeng Lor dan Kedunggaleng. Saya beri masukan agar menerapkan protokol kesehatan,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Nasution pun mendukung usulan MUI agar belajar tatap muka digelar kembali. “Membandingkan Pilkada jalan terus dengan usulan pendidikan tatap muka juga masuk akal,” katanya.
Wakil ketua DPRD lainnya, Fernanda Zulkarnain mengingatkan, agar belajar tatap muka dipertimbangkan matang-matang. “Masyarakat pun ada yang setuju, ada yang tidak setuju belajar tatap muka. Tentu dengan alasannya masing-masing,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, jika belajar tatap muka digulirkan harus disertai protokol kesehatan yang ketat. “Protokol kesehatan harus jelas, seperti apa? Mampukah sekolah melaksanakan protokol kesehatan?” ujarnya. (*)
Editor: Muhammad Rohim
Publisher: Rizal Wahyudi
