PASURUAN-PANTURA7.com, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama pandemi Covid-19, telah menyedot anggaran sebesar Rp 87,55 triliun. Dari jumlah itu, Rp 3 triliun atau 3,4 persen dialokasikan untuk bantuan iuran JKN.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, dalam media workshop yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, selama dua hari, Kamis-Jum’at, (22-23/10/2020).
“Pemerintah pusat telah menggerojok anggaran untuk program JKN dalam penanganan Covid-19 sebesar Rp 87,55 triliun,” terang Yustinus.
Belanja penanganan, menurut Yustinus, menelan anggaran terbanyak dalam program JKN Covid-19, yakni Rp 65,8 triliun, disusul insentif perpajakan bidang eksehatan yang angkanya menyentuh nominal Rp 9,05 triliun.
“Lalu insentif tenaga medis Rp 5,9 triliun, santunan kematian Rp 0,3 triliun, gugus tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, dan 3,4 persen atau Rp 3 triliun dialokasikan untuk bantuan iuran JKN bidang kesehatan,” paparnya.
Untuk kesinambungan program tersebut, imbuh Yustinus, ekosistem JKn harus diperbaiki dengan mempertimbangkan tiga hal. Pertama, penguatan JKN sebagai skema asuransi sosial yang mengikat dan wajib.
“Kedua, manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan dengan kelas rawat inap yang standar. Terakhir revisi iuran, sehingga manfaat tarif layanan bermanfaat secara konsisten dan regular,” pungkasnya.
Sementara, pemerhati Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menyebut sejauh ini kinerja BPJS Kesehatan sebagai bagian dari JKN sudah cukup profesional. Ia berharap, peserta dapat menjadi sumber utama pembiayaan melalui iuran yang dibayarkan setiap bulan.
“Jadi, pengurus BPJS harus smart, kreatif dan berorientasi pelayanan. Yang tak kalah penting, jangan sampai BPJS Kesehatan menjadi lingkaran korban korupsi yang dapat menghancurkan keberlangsungan lembaganya sendiri,” wanti Agus. (*)
Editor : Efendi Muhamad
Publisher : A. Zainullah FT
