Menu

Mode Gelap
Eksotika Pantai Karanganom, Destinasi Wisata Baru di Kabupaten Probolinggo KPU Pasuruan Tetapkan DPTb, Bangil Catat Pemilih Masuk Tertinggi, Grati Dominasi Pemilih Keluar Logistik Pilkada di Kab. Probolinggo Mulai Didistribusikan, Segini Jumlahnya Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman KPU Kota Probolinggo Mulai Distribusikan 1.312 Bilik Suara PMII, HMI hingga GMNI Kompak Deklarasi Anti Politik Uang

Pemerintahan · 20 Mar 2021 11:26 WIB

Pemerintah Impor Beras, Pemuda Tani Indonesia Jatim; Menyakiti Petani


					Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Jatim, Durrul Izza Al-fatawi (tengah) saat panen raya jagung beberapa waktu lalu. (foto: Izza for P7.com) Perbesar

Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Jatim, Durrul Izza Al-fatawi (tengah) saat panen raya jagung beberapa waktu lalu. (foto: Izza for P7.com)

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Beras yang akan diimpor dari Vietnam dan Thailand itu, diperkirakan datang akhir Maret ini.

Menyikapi hal itu, Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Jawa Timur, Durrul Izza Al-fatawi menyebut kebijakan impor beras sangat tidak tepat. Sebab saat ini, menurut Izza, petani sedang siap-siap panen raya.

“Kalaupun pemerintah tidak bisa hadir dalam menjaga kedaulatan petani, minimal tidak meyakiti petani dengan impor beras 1 juta ton, lebih-lebih pada kondisi panen raya,” terang Izza via jaringan seluler, Sabtu (20/3/21)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Maret 2021, sambungnya, potensi produksi beras pada Januari-April 2021 sekitar 14, 54 juta ton. Jumlah itu naik 3,08 juta ton (26,89%) jika dibandingkan Januari-April 2020.

“Jadi konsumsi Januari-April 2021 yakni 9,72 jt ton sehingga potensi surplus 4,81 juta ton,” ia menegaskan.

Selain itu, papar Izza, kebijakan itu bakal menghancurkan harga gabah di lapangan. Saat ini saja, harga gabah di Tuba Rp 3300 per kilogram (Kg), Rp 3,400-3.500/Kg di Ngajuk dan di Probolinggo Rp 3.300-3.400/Kg.

“Padahal harga patokan pemerintah Rp 4.200/Kg. Serap gabah adalah kebijakan yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini, bukan impor beras,” kecam Izza.

Seharusnya, dikatakan Izza, pemerintah melihat dari semua sektor sebelum keijakan impor beras diputusan. Ketika beras menjadi makanan pokok, jelasnya, maka pemerintah harus menjaga stabilitas dengan medorong dan menjaga petani tetap istiqomah.

“Jangan sampai petani putus asa dengan tidak menanam (padi). Dampaknya terhadap ketahanan, kemadirian serta kedaulatan pangan nasional,” tutur inisiator Ngaji Tani Nusantara ini.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menjamin kebijakan impor beras tidak akan menghancurkan petani nasional. Sebab, keran impor baru dibuka saat cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog menipis dan tidak saat panen raya.

“Saya jamin tidak ada impor beras ketika panen raya, dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan petani, karena memang belum ada impor,” jelas Lutfi seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Lutfi mengklaim izin impor sengaja dikeluarkan untuk berjaga-jaga lantaran stok beras di Bulog mulai menipis. “Bulog itu stoknya seperti bisa dihitung hanya mungkin tidak capai 500 ribu,” tandasnya. (*)


Editor : Efendi Muhamad

Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman

23 November 2024 - 15:44 WIB

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Paripurna DPRD Lumajang, Nasdem-PKS Soroti Bengkaknya Alokasi Belanja Pegawai

14 November 2024 - 06:41 WIB

Trending di Pemerintahan