Menu

Mode Gelap
Maling Kambing di Lumajang Tertangkap, Motornya Dibakar Pikap Tabrak Dump Truk di Jalur Pantura Banjarsari Probolinggo, 3 Orang Luka-luka Pasca Libur Panjang, 574 Ribu Ton Sampah Menggunung di TPA Bestari Kota Probolinggo Pemkab Jember Luncurkan UHC Prioritas, Seluruh Warga Kini Bisa Berobat Gratis Kiai Hasan Genggong, Ulama Sejuta Karomah dengan Jejak Spiritual Mendalam Kereta Api Masih Favorit, Penumpang di Daop 9 Capai 117.208 Orang Selama Arus Balik

Pemerintahan · 3 Jul 2021 17:25 WIB

Kota Probolinggo Terapkan PPKM Darurat, Aktifitas Warga Dibatasi


					Kota Probolinggo Terapkan PPKM Darurat, Aktifitas Warga Dibatasi Perbesar

MAYANGAN,- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku mulai hari ini, Sabtu (3/07/21) juga berlaku di Kota Probolinggo. Hal itu ditegaskan Wali Kota, Hadi Zainal Abidin, saat apel pelaksanaan PPKM Darurat bersama Forkopimda setempat.

Wali Kota menjelaskan, dalam PPKM Darurat ini, semua aktivitas masyarakat kembali diatasi dan diawasi hingga tanggal 20 Juli 2021. Sekolah tapa muka yang sempat diujicobakan beberapa waktu lalu, kini terpaksa harus kembali digelar secara daring.

Lalu, sambungnya, di sektor non esensial yakni di perkantoran pemerintahan 100 persen dilakukan secara work from home (WFH). Pada sektor perbankan dan industri juga diberlakukan WFH namun dengan kuota 50 persen.

“Sementara untuk jam operasional pelaku usaha maksimal pukul 20.00 WIB dan kapasitas pengunjung maksimal persen Untuk tempat usaha jenis kuliner, dianjurkan Take Away atau Delivery Order,” kata Wali Kota.

Disamping itu, lanjutnya, seluruh tempat ibadah ditutup, tak terkecuali area publik seperti taman kota maupun pusat keramaian. “Tempat keramaian yang memicu kerumunan, pastinya kita tutup,” paparnya.

Sektor lain yang tak luput dari pembatasan, menurut Wali Kota, adalah kendaraan angkutan umum yang batasi maksimal 70 persen dari kapasitas normal. Lalu resepsi pernikahan maksimal dihadiri oleh 30 orang.

“Dengan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, tentu penyebaran Covid-19 dapat ditekan. Dengan demikian, aktifitas dan perekonomian warga dapat kembali normal,” ujar Wali Kota.

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Raden M. Jauhari menambahkan, untuk mendukung kebijakan pemerintah, Polres Probolinggo Kota akan mendirikan pos-pos pengendalian, baik di pintu keluar maupun dalam kota untuk memantau aktivitas warga.

“Nantinya petugas akan melakukan penjagaan baik stasioner, maupun mobilitas. Delain itu, kita akan memperketat PPKM mikro khususnya di tingkat zonasi, untuk mengetahui kasus aktif di Kota Probolinggo,” urai Jauhari.

Sementara itu, Damdim 0820 Probolinggo, Letkol Inf. Imam Wibowo menyebut, pihaknya mendapat tambahan sebanyak 50 personil dari Yonif 527 Lumajang, yang nantinya akan membantu mengawasi RT/ RW yang masuk zona merah di Kota Probolinggo.

“Kita berharap dengan apel yang digelar pagi hari ini dapat mensyiarkan PPKM Darurat kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat melaksanakan instruksi pemerintah guna menekan laju penyebaran Covid-19 ini,” tandas Imam. (*)

Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Albafillah

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Rotasi Jabatan di Polres Pasuruan, dari Wakapolres hingga Kapolsek Winongan Berganti

10 April 2025 - 17:36 WIB

Lima Pejabat Fungsional Dilantik, Diminta Tetap Jaga Sikap

10 April 2025 - 15:12 WIB

Bagus! Tidak Ada Pejabat Pemkab Probolinggo Terima Gratifikasi Lebaran

9 April 2025 - 20:58 WIB

Duh! 18 ASN Pemkab Probolinggo Mangkir di Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran

8 April 2025 - 19:47 WIB

Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, Pemkab Probolinggo Siapkan Sanksi bagi ASN Bolos

8 April 2025 - 08:06 WIB

Bunda Indah Akan Penuhi Alat Pertanian Modern Bagi Petani di Lumajang

7 April 2025 - 21:13 WIB

Ada SE MenPANRB, Pemkab Probolinggo Tetap Wajibkan Pegawai Masuk Kerja

7 April 2025 - 16:54 WIB

Menjelang Lebaran, Pemkab Jember Jamin Stok Daging Sapi Aman

23 Maret 2025 - 20:21 WIB

Dua OPD di Jember Bakal Digabung demi Efisiensi, Tuai Penolakan

22 Maret 2025 - 03:30 WIB

Trending di Pemerintahan