Menu

Mode Gelap
KPU Pasuruan Tetapkan DPTb, Bangil Catat Pemilih Masuk Tertinggi, Grati Dominasi Pemilih Keluar Logistik Pilkada di Kab. Probolinggo Mulai Didistribusikan, Segini Jumlahnya Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman KPU Kota Probolinggo Mulai Distribusikan 1.312 Bilik Suara PMII, HMI hingga GMNI Kompak Deklarasi Anti Politik Uang Kampanye Akbar Pamungkas, Handal Bersinar Bertekad Lanjutkan Visi misi Berkelanjutan

Pemerintahan · 1 Sep 2021 18:21 WIB

Tagihan Mahal, Dishub Survei dan Rasionalisasi PJU


					Tagihan Mahal, Dishub Survei dan Rasionalisasi PJU Perbesar

KRAKSAAN,- Tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cukup besar. Setiap bulannya ditaksir mencapai Rp2,3 miliar yang harus dibayar.

Oleh karenanya Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo mensurvei lapangan dan melakukan rasionalisasi PJU untuk menekan tagihan.

Kadishub Kabupaten Probolinggo, Taufiq Alamai mengatakan, besarnya tagihan tersebut ditengarai karena penggunaan PJU yang masih belum efisien sehingga membengkak. Sejak beberapa bulan lalu Dishub bersama tim PLN melakukan survei langsung ke lapangan.

Survei itu, menurut Taufiq, untuk memastikan PJU di Kabupaten Probolinggo dan masuk tagihan PJU, sesuai dengan data di lapangan. Terlebih, penggunaan PJU tak maksimal setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Raisonalisasi sebenarnya bertahap dilakukan awal tahun lalu, tapi dua bulan belakangan ini lebih digencarkan, dan upaya yang dilakukan di antaranya melakukan penggantian lampu dari merkuri ke LED,” kata Taufiq, Rabu (1/9/2021).

Tidak hanya itu, sambung Taufiq, pengecekan pada beban-beban yang tak terduga juga dilakukan. Pasalnya masih banyak ditemukan sambungan ilegal di sepanjang jalan kabupaten yang turut dirapikan, termasuk PJU yang tidak dalam wewenangnya.

“Ada sambungan yang dilkakukan oleh warga semuanya sudah dirapikan. Alhamdulillah, untuk tagihan bulan Juli ini sudah turun jadi Rp1,7 miliar, ya sedikit hemat lah untuk tagihannya,” ungkap mantan Plt Disperindag Kabupaten Probolinggo ini.

Hingga kini, lanjut Taufiq, pihaknya masih memetakan beban-beban yang tak terduga. Dan itu, perlu ketelitian dan kesabaran sebab jaringan yang tersambung kadang kala terlihat samar. Sehingga lolos saat petugas melakukan pengecekan di lapangan.

“Terus kami lakukan upaya agar rasionalisasi dapat berjalan maksimal, sehingga tagihan juga menjadi berkurang,” tutur pria yang pernah duduk sebagai Camat Gading ini. (*)

 

Editor : Ikhsan Mahmudi

Publisher : A. Zainullah FT

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman

23 November 2024 - 15:44 WIB

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Paripurna DPRD Lumajang, Nasdem-PKS Soroti Bengkaknya Alokasi Belanja Pegawai

14 November 2024 - 06:41 WIB

Trending di Pemerintahan