MAYANGAN,- Ratusan nelayan di Kota Probolinggo, turun jalan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Senin (27/9/21). Massa menolak PP yang dinilai merugikan nelayan ataupun Anak Buah Kapal (ABK).
Dalam unjuk rasa yang dilakukan area Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sekitar pukul 9.20 WIB ini, massa menyatakan penolakannya terhadap PP Nomor 5 tahun 2021 yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
“Kami bisa mengangur kalau aturan itu tetap diberlakukan, karena perusahaan ikan akan berhenti beroperasi,” kata salah satu pengunjuk rasa, Wiwid Hariadi sembari membentangkan poster kecaman.
Massa meminta, PP yang keluar pertengan Agustus 2021 itu segera dicabut. Jika tidak, massa akan terus berunjuk rasa. “Tolong kaji ulang peraturan itu, atau cabut sekalian,” pinta dia.
Sementara, Ketua Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan (HNPP) ‘Samudra Bestari’ Kota Probolinggo, Reymon menyebut, PP nomer 85 tahun 2021 itu tdak hanya merugikan nelayan dan ABK, namun juga tidak memihak para pemilik kapal.
“Untuk Pungutan Hasil Perikanan sesuai PP noner 85 tahun 2021, naik 400 persen sehingga para pengusaha perikanan keberatan. Selama pandemi pendapatan ikan kita menurun sementara PHP tetap harus dibayarkan,” ujar Reymon.
Selain menolak, para pengusaha perikanan meminta pemerintah menurunkan angka kenaikan maupun skema pembayaran PHP melalui PNPB yang diatur dalam PP nomor 85 tahun 2021. Sebab skema pembayaran dinilai tidak proporsional.
“Jika tuntukan kita tidak disetujui oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengehentikan operasional pencarian ikan, yang berdampak kepada ribuan nelayan yang akan kehilangan pekerjaan,” Reymon menegaskan. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher : Albafillah
