Menu

Mode Gelap
Debat Publik Terakhir Acuan Masyarakat Pilih Pemimpin Sebanyak 200 KK dan 1.000 Jiwa di Rowokangkung, Lumajang Dilanda Banjir Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024 Adanya Jalan Tambang di Lumajang Diharapkan Bisa Tingkatkan PAD Libatkan 200 Warga, KPU Gelar Simulasi Pencoblosan Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

Pemerintahan · 11 Okt 2021 11:56 WIB

Hari ini, KPK Periksa 11 Saksi Terkait Jual Beli Jabatan di Probolinggo


					Hari ini, KPK Periksa 11 Saksi Terkait Jual Beli Jabatan di Probolinggo Perbesar

PROBOLINGGO,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Hari ini, Senin (11/10/21), penyidik lembaga antirasuah itu memanggil dan memeriksa 11 saksi dalam kasus jual-beli jabatan di Polres Probolinggo Kota. Belasan orang itu diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Pemkab Probolinggo.

“Hari ini ada pemeriksaan kepada 11 saksi Tindak Pidan Korupsi (TPK), terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, untuk tersangka PTS,” ujar Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat WhatsApp (WA).

Berikut nama-nama diantara 11 saksi yang diperiksa KPK :
– Soeparwiyono, Sekretaris Daerah Kab. Probolinggo
– Hudan Syarifudin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Probolinggo
– Dedy Isfandi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Probolinggo
– Sugeng Wiyanto, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Probolinggo
– Doddy Nur Baskoro, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Probolinggo
– Mariono, Sekertaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Probolinggo
– Hendro Purnomo, Perangkat Desa

Sejumlah ASN yang menjalani pemeriksaan pada hari ini sebagian sudah tiba sejak pukul 09.00 di Mapolres Probolinggo Kota. Tak berselang lama, mereka langsung diperiksa petugas KPK.

Diketahui, Senin (30/08/21), KPK melakukan OTT terhadap Bupati non aktif, Puput Tantriana Sari, dan anggota DPR RI non aktif, Hasan Aminuddin serta sejumlah Camat, dan ASN lainnya.

Selanjutnya, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dinas di Pemkab Probolinggo serta memeriksa sejumlah kepala dinas, dan ASN untuk mengembangkan penyelidikan kasus itu. (*)

Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Albafillah

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Paripurna DPRD Lumajang, Nasdem-PKS Soroti Bengkaknya Alokasi Belanja Pegawai

14 November 2024 - 06:41 WIB

Gantikan Yudha Adji Kusuma di DPRD Lumajang, Istiana Tanjung Dilantik

14 November 2024 - 06:21 WIB

Trending di Pemerintahan