Menu

Mode Gelap
Bagus! Tidak Ada Pejabat Pemkab Probolinggo Terima Gratifikasi Lebaran Tersapu Hujan Angin, Pohon Trambesi di Jember Tumbang Timpa Bangunan Koramil Lanjutkan Proyek Gedung Inspektorat, Pemkot Probolinggo Rogoh Rp5 M Inflasi Jember Meroket, Faktor Tarif Listrik dan Kenaikan Bahan Pokok? Puluhan Rumah Perdamaian Adhyaksa Didirikan di Kota Probolinggo, ini Tujuannya Diduga Gangguan Jiwa, Perempuan di Sukorejo Tewas Tertabrak Kereta

Pemerintahan · 14 Okt 2021 13:34 WIB

Tahapan Pilkades Tak Jelas, Apdesi Akan Turun Jalan


					Tahapan Pilkades Tak Jelas, Apdesi Akan Turun Jalan Perbesar

KRAKSAAN,- Surat yang dikirim Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo, kepada pemkab setempat, Senin (11/10/2021) lalu, hingga sekarang tak kunjung direspon.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat Apdesi berencana turun jalan untuk menanyakan terkait kejelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap II yang diikuti 253 desa.

Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, surat audiensi sudah dilayangkan ke pemkab terkait pilkades. Namun, hingga kini belum ada kejelasan dan respon dari pihak eksekutif. Sehingga pihaknya berencana untuk menggunakan jalan lain.

“Kami sudah kirim surat tapi tidak ada respon sampai sekarang. Jadi kami bersepakat akan menggalang aksi untuk turun jalan dan untuk waktu turun jalannya masih menyusul, tapi yang pasti dalam waktu dekat,” kata Hasanuddin, Kamis (14/10/2021).

Memilih turun jalan, menurut Hasanuddin, karena selama ini pihaknya sudah cukup bersabar dan mengikuti prosedur yang telah disepakati bersama. Bahkan, pada audiensi bersama pihak legislatif sebelumnya, telah ditetapkan bahwa tahapan pilkades akan dimulai bulan ini.

“Namun hingga kini belum ada hembusan sedikitpun. Berbagai cara kami tempuh tapi rasanya selalu diabaikan oleh pihak eksekutif. Apa boleh buat, dalam waktu dekat kami akan turun jalan melakukan aksi unjuk rasa pada pemerintah,” katanya.

Saat turun jalan nanti, lanjut Hasanuddin, belum dapat dipastikan berapa jumlah massa yang akan terlibat. Sehingga, Apdesi perlu diskusi dengan sejumlah pengurus terkait aksi ini.

“Tentu latar belakang munculnya inisiasi ini, lantaran sikap pemerintah yang tak serius melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kami belum pastikan berapa yang akan turun. Yang jelas kami akan turun lapangan menanyakan kejelasan itu,” katanya.

Sementara itu Kabid Penataan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Nur Rahmad Sholeh mengatakan, tidak bisa berkomentar banyak perihal surat dan aksi tersebut.

“Tidak berani berkomentar, karena bukan ditujukan kepada saya (pihak PMD, Red.). Serta belum ada disposisi pimpinan. Tapi untuk tahapan Pilkades masih ikhtiar dan belum bisa ditetapkan,” tandasnya. (*)

Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bagus! Tidak Ada Pejabat Pemkab Probolinggo Terima Gratifikasi Lebaran

9 April 2025 - 20:58 WIB

Duh! 18 ASN Pemkab Probolinggo Mangkir di Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran

8 April 2025 - 19:47 WIB

Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, Pemkab Probolinggo Siapkan Sanksi bagi ASN Bolos

8 April 2025 - 08:06 WIB

Bunda Indah Akan Penuhi Alat Pertanian Modern Bagi Petani di Lumajang

7 April 2025 - 21:13 WIB

Ada SE MenPANRB, Pemkab Probolinggo Tetap Wajibkan Pegawai Masuk Kerja

7 April 2025 - 16:54 WIB

Menjelang Lebaran, Pemkab Jember Jamin Stok Daging Sapi Aman

23 Maret 2025 - 20:21 WIB

Dua OPD di Jember Bakal Digabung demi Efisiensi, Tuai Penolakan

22 Maret 2025 - 03:30 WIB

Ketua DPRD Dukung Program Janji Politik Bupati Lumajang

18 Maret 2025 - 17:09 WIB

DPRD Kabupaten Pasuruan Rampungkan Pembahasan Raperda CSR, Siap Disahkan

18 Maret 2025 - 16:48 WIB

Trending di Pemerintahan