Menu

Mode Gelap
Anggota KPPS di Pasuruan Dukung Paslon saat Kampanye Akbar, KPU Siapkan Sanksi Hari Tenang, Pencopotan APK di Kabupaten Pasuruan Digencarkan Memasuki Masa Tenang, Bawaslu Lumajang Maraton Bersihkan APK Paslon Dua Sekawan Spesialis Pembobolan Rumah Digulung Polisi Hari Tenang, Bawaslu Kota Probolinggo Sapu Bersih APK Paslon Jadi Langganan Banjir, Pemkab Lumajang Segera Normalisasi Sungai Banter

Pemerintahan · 29 Okt 2021 21:37 WIB

Ribuan Nelayan di Kota Probolinggo Terima Perlindungan Jamsos dari BPJS Ketenagakerjaan


					Ribuan Nelayan di Kota Probolinggo Terima Perlindungan Jamsos dari BPJS Ketenagakerjaan Perbesar

MAYANGAN,- Pemerintah Kota Probolinggo dan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) memberikan perlindungan jaminan sosial (jamsos) kepada ribuan pekerja di kota setempat. Launching program penyerahan jamsos diberikan secara simbolis oleh Menko PMK RI Muhadjir Effendy, Jum’at (29/10/21).

Dalam launching di kantor UPT PPP Mayangan Kota Probolinggo itu, Muhadjir didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur, Dyah Wahyu Ernawati; Wali Kota Probolinggo, Hb. Hadi Zainal Abidin; dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Zainudin.

Total, ada 4.822 pekerja di Kota Probolinggo yang mendapat perlindungan bansos, buah kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) setempat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ribuan pekerja itu terdiri dari nelayan, guru ngaji, sekolah minggu hingga ketua RT/RW.

“Saya senang sekali, menyambut baik inisiatif cerdas dari Pak Wali Kota (Probolingo) untuk memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan kecil,” kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, terobosan di Kota Probolinggo ini merupakan salah satu solusi cerdas guna mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Sebab kemisikinan ekstrem, terutama di kawasan nelayan, tidak bisa diatasi dengan cara instan ala ‘gosok balsem’.

“Selesaikan kemiskinan ekstrem secara komprehensif, jangan seperti orang sakit yang diolesi balsem, meredakan sakit tetap tidak mengobati penyakitnya,” papar mantan rektor Universitas Muhamadiyah Malang itu.

Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin menyebut, bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan untuk beberapa kelompok sasaran itu tertuang dalam Perwali Probolinggo nomor 106 tahun 2021.

BERANTAS KEMISKINAN: Menko PMK RI, Muhadjir Effendy saat menyerahkan perlindungan jamsos kepada perwakilan pekerja. (foto: Hafiz Rozani)

Dijelaskan Wali Kota, bantuan serupa akan terus diperluas ke kelompok sasaran lain, seperti petani, juru parkir, tukang becak dan lain-lain. Tujuannya, demi memberantas kemisikinan di Kota Probolinggo.

“Mudah-mudahan ke depan bisa, sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Hari ini kita juga berikan hibah jasa listrik untuk rumah ibadah di wilayah Kota Probolinggo,” terang Wali Kota.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo, Lesmana Dwi Putra menjelaskan, perlindungan jamsos kepada ribuan pekerja tersebut mencakup dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Khusus nelayan, untuk anggaran tahun 2021 ini jumlahnya 800 pekerja (yang tercover perlindungan jamsos). Kemudian di tahun 2022, dianggarkan sebanyak untuk 2.867 nelayan,” tutur Lesmana.

Ia berharap, pihaknya dapat memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pekerja di Kota Probolinggo. “Ini bentuk kepedulian Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan perlindungan kepada pekerja di wilayahnya,” pungkas Lesmana. (*)

 

Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Albafillah

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Jadi Langganan Banjir, Pemkab Lumajang Segera Normalisasi Sungai Banter

24 November 2024 - 12:19 WIB

Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman

23 November 2024 - 15:44 WIB

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Trending di Pemerintahan