Menu

Mode Gelap
Wisata Kuliner Lebaran, Menyantap Bakso Kabut di Jember Gunung Bromo Disesaki Wisatawan, Polres Probolinggo Jamin Keamanan Hadapi Puncak Arus Balik, ini Antisipasi KAI Daop 9 Jember Genjot PAD, Pemkab Probolinggo Ambil Alih Pengelolaan PKL Stadion Gelora Merdeka Kraksaan Penumpang Terminal Bayuangga Tembus 70.467 Orang, Turun 10 Persen dari Tahun Lalu Kapolres Pasuruan Kota Terbitkan Edaran Jelang Praonan, Ini Aturannya

Pemerintahan · 8 Nov 2021 15:28 WIB

Warga Dringu Demo, Tolak Bukhari sebagai Bacakades


					Warga Dringu Demo, Tolak Bukhari sebagai Bacakades Perbesar

Probolinggo,- Puluhan warga Desa Dringu menggelar demonstrasi di kantor Camat Dringu, Kabupaten Probolinggo, Senin (8/11/2022). Mereka menuntut agar bakal calon kepala desa (bacakades) Dringu, yang juga calon petahana (incumbent) tidak direkomendasi sebagai bacakades.

Dengan menggunakan dua kendaraan roda 4 dan puluhan motor, warga Desa Dringu ini mendatangi kantor Camat Dringu. Mereka kemudian berorasi, yang intinya meminta Bukhari, untuk tidak direkomendasi sebagai bacakades.

Setelah orasi, sejumlah perwakilan pendemo melakukan pertemuan dengan muspika Dringu dan sejumlah kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Mediasi itu juga diikuti Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Camat Dringu Ulfiningtyas, dan perwakilan Polres Probolinggo.

Salah satu perwakilan pendemo, Solehudin mengatakan, mantan kades Bukhari kerap melakukan pelanggaran. Baik itu pelayanan, maupun proyek fisik pembangunan desa.

“Terkait pelanggaran ini, kami sebagai perwakilan warga Dringu meminta kecamatan dan Inspektorat agar Bukhari, tidak di beri rekomendasi sebagai bakacakades,” ujarnya.

Selain itu, aksi demo yang dilakukan puluhan warga Dringu ini, tidak bertujuan untuk menjegal salah satu calon. Melainkan agar masyarakat dapat menjadi calon kepala desa sesuai aturan.

“Kami menginginkan kepala desa yang dapat mengayomi masyarakat, karena kepala desa ini dipilih oleh masyarakat, dan untuk masyarakat,” imbuh Solehudin.

Terkait sejumlah pelanggaran tersebut, Kepala Inspektorat, Tutug Edi Utomo mengaku, berterima kasih atas sejumlah laporan warga. Laporan tersebut akan dikroscek dan ditindaklanjuti.

“Karena keterbatasan, Inspektorat tidak bisa melakukan pemeriksaan di setiap desa terkait pelanggaran, yang terjadi. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh warga Dringu akan kami pelajari, dan satu temuan akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, mantan kades Dringu Bukhari, menyayangkan aksi massa itu. Sebab, menurutnya, orang-orang yang terlibat aksi justru tidak berasal dari desanya.

“Korlap aksi dan sekretaris bukan warga Desa Dringu atau Desa Randuputih,” tulisnya via jaringan pribadi WhatsApp (WA).

Bukhari memastikan tidak akan tinggal diam dengan aksi tersebut. Ia berencana melaporkan sejumlah pihak yang terlibat aksi ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Karena setelah kita pelajari bersama tim kuasa hukum, ada perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE,” pungkasnya. (*)

 


Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Albafillah

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Menjelang Lebaran, Pemkab Jember Jamin Stok Daging Sapi Aman

23 Maret 2025 - 20:21 WIB

Dua OPD di Jember Bakal Digabung demi Efisiensi, Tuai Penolakan

22 Maret 2025 - 03:30 WIB

Ketua DPRD Dukung Program Janji Politik Bupati Lumajang

18 Maret 2025 - 17:09 WIB

DPRD Kabupaten Pasuruan Rampungkan Pembahasan Raperda CSR, Siap Disahkan

18 Maret 2025 - 16:48 WIB

Via CSR, Bupati Lumajang Pastikan Anak Disabilitas Dapat Akses Pendidikan dan Fasilitas Pendukung Layak

16 Maret 2025 - 12:01 WIB

Kapolres Probolinggo Kota Dimutasi, jadi Wadir Resnarkoba Polda Jatim

14 Maret 2025 - 15:04 WIB

Komisi A DPRD Apresiasi Capaian Kinerja Diskominfo Lumajang

12 Maret 2025 - 11:48 WIB

Hujan Lebat, Bupati Probolinggo Gus Haris Sidak Kios untuk Atasi Persoalan Pupuk

10 Maret 2025 - 18:37 WIB

DPRD Lumajang Gelar Rapat Paripurna Sertijab Bupati dan Wakil Bupati

7 Maret 2025 - 16:38 WIB

Trending di Pemerintahan