Surabaya,- Digitalisasi kini menjadi kata kunci di sektor publik dan dunia usaha. Ini perlu diperkuat dengan integrasi sistem, sehingga mengubah tabiat dan perilaku dari paper-based (berbasis kertas) menjadi paperless (hemat kertas).
Ini benang merah yang bisa ditarik dari acara Road to IDC (Indonesia Digital Conference) Jawa Timur bertema “Digitalisasi, Kunci Akselerasi Jawa Timur Bangkit” yang diselenggarakan secara daring oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Rabu (17/11/2021).
Hadir sebagai narasumber adalah Bupati Bojonegoro Dr. Hj. Anna Mu’awanah, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur Arumi Bachsin, Head of Small Medium Enterprise Partnership Programme PT. Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Muhammad Fikser. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menjadi pembicara kunci dalam acara ini.
Dalam paparannya, Emil mengungkap masih terjadi upaya digitalisasi tanpa melakukan perubahan proses bisnis. “Sekarang orang bisa melakukan aplikasi online, masuk meja depan. Karena proses tidak dibuat lebih sederhana, akhirnya numpuk di meja depan,” ujarnya.
Ia ini terjadi karena aplikasi membuat banyak orang lebih mudah mengakses, tapi layanan yang dirasakan tetap lambat. Karena informasi layanan lanjutan tidak disampaikan dengan jelas. “Ini yang menyebabkan masyarakat tak antusias terhadap opsi digital. Mereka tidak yakin apakah akan dilayani,” katanya.
Emil menyebut, pekerjaan rumah pemerintah adalah menjadikan digitalisasi bukan sebagai kosmetik belaka. “Proses bisnis kita masih paper-based, bukan paperless. Sering proses digital mempersulit, bukan mempermudah. Aspek kemudahan dan kesederhanaan harus dipikirkan saat kita mendigitalisasi proses,” jelasnya.
Emil mencontohkan, masih diperlukannya fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk saat mengurus sesuatu. “Seharusnya itu sudah ada di data base pemerintah. Buat apa diulang-ulang? Saya bilang begini karena kita masih berproses. Tapi di sisi lain kita harus hargai proses ke sana,” katanya.
Sebelumnya di forum webinar yang sama Rudi Ariffianto menjelaskan PT Pertamina (Persero) telah menggunakan teknologi digital secara komprehensif untuk mendongkrak usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan.
“Dalam 1,5 tahun ini, kami sudah melakukan 414 pelatihan yang diikuti 11.955 UMKM. Teknologi digital memudahkan semua. Kami melakukan 33 pameran online dan offline dengan diikuti 292 mitra binaan,” kata Rudi.
Hasilnya, 656 mitra binaan Pertamina memiliki izin dan sertifikasi usaha. Sementara itu 1,935 mitra binaan UMKM dan 4.845 mitra binaan RB naik kelas pada 2019-2021. “Ada 291 mitra binaan yang omzetnya bertambah dan 61 UMKM yang mengglobal menjadi eksporter baru,” kata Rudi.
Semua ini tak lepas dari sembilan program unggulan Pertamina. Pertama, UMK Academy, di mana UMKM mitra binaan mendapat pembelajaran dan akselerasi agar bisa berprestasi dan naik kelas. Kedua, hibah teknologi tepat guna bagi UMKM yang berkeinginan kuat untuk berkembang. Ketiga, sertifikasi dan perizinan. Keempat, display product SME. Kelima, e-learning. “Kami siapkan agar UMKM berlatih mandiri,” kata Rudi.
Keenam, publikasi UMKM. “Kami mencatat ada lima ribu pemberitaan pada 2020 tentang UMKM binaan Pertamina. Kami harapkan pemberitaan bisa efektif mendorong pemasaran produk UMKM kita. Kami cantumkan link pemasaran dalam pemberitaan, sehingga masyarakat bisa bertransaksi langsung. Kami juga sediakan alat pajang digital di sosial media,” kata Rudi.
Ketujuh, penjualan produk UMKM melalui e-commerce. “Kami bekerjasama dengan Idea dan beberapa pengelola e-commerce agar bisa menjadikan UMKM mitra binaan Pertamina lebih ramah digital, bisa mengelola marketplace sebaik mungkin. UMKM kami banyak yang sudah punya akun. Tapi bagaimana mengonversi akun agar bisa menghasilkan transaksi penjualan, perlu pelatihan lebih banyak lagi,” kata Rudi Ariffianto.
Kedelapan, katalog SME 100. Katalog ini diharapkan juga bisa menjadi sarana publikasi. Terakhir, program eksibisi atau eksibisi virtual. “Pandemi membuat kami adaptif dan membuat eksibisi pertama di Indonesia yang sophisticated (kompleks) persiapannya,” ujarnya.
Rudi menambahkan, tahun 2021 ini bekerjasama dengan Kementerian Desa, Bank Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kaltim mengadakan eksibisi yang melibatkan 200 lebih UMKM binaan. Dalam acara SMEXPO itu, lebih dua ribu binaan yang mendaftar. “Kami berharap bisa meningkatkan kapabilitas UMKM agar lebih resilience dalam menghadapi distraksi baru dan memperluas pasar,” kata Rudi.
Sementara itu di bidang pemerintahan, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sama-sama terus mengembangkan teknologi digital untuk pelayanan publik. “Sekitar 40,15 persen Bojonegoro adalah kawasan hutan. Tapi kami tak putus asa. Kami siapkan Bojonegoro Smart City dan Bojonegoro sudah satu data,” kata Bupati Bojengoro Anna Mu’awanah.
Pemkab Bojonegoro menciptakan 100 ribu lapangan kerja dan melakukan pelatihan teknologi informasi. Anna menambahkan telah memberikan pelatihan operator sistem informasi desa.
“Kami juga baru saja mengubah regulasi, membuat muatan lokal digitalisasi di masing-masing sekolah yang kami tuangkan dalam kurikulum sejak SD. Selain kami menggunakan tenaga pengajar, kami juga merekrut P3K untuk sektor-sektor teknologi informasi. Saat ini terdapat tenaga teknologi informasi sebanyak 26 orang yang bekerja di Dinas Kominfo,” kata Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awannah.
Sedangkan Muhammad Fikser menjelaskan Pemerintah Kota Surabaya berupaya membudayakan masyarakat agar mencintai produk lokal melalui digitalisasi melalui aplikasi E-Peken. “Semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkot wajib membeli kebutuhan bahan pokok lewat aplikasi E-Peken,” kata Fikser.
Saat ini ada 253 toko kelontong yang tergabung dengan E-Pekan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surabaya. Selain itu ada UMKM yang menjual kerajinan, pakaian, dan kuliner. “ASN dipaksa membeli. Bagaimana cara kontrolnya? Semua ASN sudah punya akun, dari monitoring bisa dilihat tanggal transaksinya,” kata Fikser.
Namun, Arumi Bachsin mengingatkan kecintaan terhadap produk lokal bukan hanya harus ditumbuhkan oleh konsumen. “Penyedia barang UMKM harus mulai punya pride (kebanggaan),” katanya. Artinya UMKM juga harus menjaga mutu agar tak mengecewakan.
Akhirnya, Ketua AMSI Jatim Arief Rahman percaya, Jatim memiliki kekuatan ekonomi untuk bisa berkembang di masa pandemi dengan digitalisasi. “Kita tahu pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan kondisi ini lebih mengedepankan digitalisasi dan penggunaan teknologi secara lebih masif lagi. Penetrasi internet yang mencapai 73,7 persen, harus dioptimalisasi,” imbuhnya. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Albafillah
