PROBOLINGGO,- Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Probolinggo, mendapatkan respon dari Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (LPKP) Jawa Timur. Sebab, anak seharusnya dididik agar dapat berkembang, bukan malah dijadikan objek kekerasan.
Direktur LPKP Jatim, Anwar Sholihin mengatakan, tak hanya kekerasan, anak-anak harus terlindung dari perbuatan perundungan (bulliying). Hal ini untuk menjaga mental dari anak agar juga bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu peranan lebih orang-orang tertentu sangat dipentingkan.
“Contoh, jika sampai terjadi kekerasan seksual, negara harus hadir, harus didampingi agar psikisnya segera pulih. Termasuk, jika hal ini terjadi kepada anak di Kabupaten Probolinggo. Karena pemberitaan kriminalitas di Probolinggo sangat miris,” kata Sholihin, Selasa (14/12/2021).
Oleh karena itu, lanjut Sholihin, pendampingan melalui desa layak anak yang saat ini sudah menjangkau delapan desa di Kabupaten Probolinggo sangat dan harus memberi pengawalan bagi masa depan anak pada umumnya terlebih bagi anak yang mengalami tindakan kriminalitas.
“Semoga saja tidak sampai terjadi di Probolinggo kekerasan anak ini. Tetapi seumpama ini yang terjadi, DPPKB harus melakukan pendampingan. Karena sekarang ada delapan desa layak anak i dalam pendampingan LPKP. Yaitu, Pakuniran, Alasnyiur, Seboro, Jatiurip, Sumberanyar, Sumberrejo, Rawan dan Pandean,” ujar Sholihin.
Lebih dari itu, adanya desa layak anak, sambung Sholihin, lebih menjamin keadaan seorang anak dari ancaman kekerasan. Sebab, menurut dia, dengan beberapa kegiatan yang ada di desa layak anak, maka secara pemantauan, anak lebih dapat terjaga.
“Ada jadwal kegiatan anak di desa layak anak, tentunya secara pengawasan akan lebih mudah. Dan seumpama mendapatkan kekerasan, tentu desa di sini akan bergerak cepat. Kami akan lebih fokus, dalam menangani anak yang jadi korban untuk memulihkan mentalnya,” katanya.
Lebih dari itu, Anwar juga berharap peran aktif dari orangtua untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak-anaknya dapat ditingkatkan. Karena tidak jarang anak-anak menjadi korban pelampiasan nafsu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Saat ini sedang viral kasus pelecehan anak di Jawa Barat, tentu orangtua juga harus selalu memberikan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa. Kalau sampai DPPKB yang turun, itu artinya kan sudah terjadi, tapi semoga di Kabupaten Probolinggo kriminalitas terhadap anak tidak terjadi,” harapnya.
Sementara itu, Pendamping Fasda Desa Layak Anak Kabupaten Probolinggo, Agustini mengatakan, jika sampai terjadi kekerasan bagi anak di delapan desa layak anak maka titik fokusnya anak didampingi sampai mentalnya benar-benar pulih.
“Karena jika anak jadi korban kekerasan terlebih pelecehan, maka mentalnya akan sangat rapuh. Itu juga belum lagi dapat bully dari teman-teman sebayanya, sehingga hal ini jadi fokus kami kedepannya dalam mengawal perkembangan anak,” ungkap Agustini. (*)
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah
