PROBOLINGGO,- Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilakdes) serentak, 17 Februari mendatang di 250 desa semakin dekat. Namun, hingga kini Panitia Pemilihan (Panlih) sama sekali belum menerima Bantuan Keuangan (BK) untuk pengadaan logistik.
Sekretaris Pilkades Desa Asembagus, Kecamatan Kraksaan, Rofi’i mengatakan, dengan mepetnya waktu yang tersisa hingga masa pemungutan suara, sudah seharusnya BK dicairkan. Sebab, dari BK tersebut, pihaknya bisa mulai memproses lebih lanjut persiapan pilkades mendatang.
“Ini tepat pilkadesnya sudah kurang satu bulan, tapi BK belum ada sama sekali. Jadi kami sebagai panitia kebingungan pilkades ini sebenarnya seperti apa, BK-nya sangat terlambat, padahal kami sudah pesan untu percetakan suara,” kata Rofi’i, Jumat (21/1/2022).
Selain itu, lanjut Rofi’i, sudah seharusnya saat ini panitia memesan terop untuk persiapan di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, jika pemesanan dilakukan terlalu mepet dengan waktu pencoblosan, dikhawatirkan panitia tidak akan kebagian terop karena sudah dipesan.
“TPS pilkades saat ini kan tidak fokus di satu lokasi. Setiap desa banyak TPS-nya, dan yang menggelar pilkades 250 desa. Tentunya kalau tidak segera dipesan, nanti tidak kebagian terop, kan bahaya kalau sampai hari H berbarengan dengan hujan,” tutur Rofi’i.
Hal senada juga disampaikan, Ketua Panitia Pilkades Desa Wringinanom, Kecamatan Kuripan, Rudi Hartono. Menurut dia, sejak ditetapkan 26 Oktober 2021 menjadi ketua panitia pemilihan, pihaknya sama sekali masih belum menerima kucuran dana apa pun dari pemerintah.
“Saya bersama 10 anggota saya sampai hari ini tidak pernah merasakan manisnya honor, gaji sebagai Panlih. Padahal kita bekerja sudah tiga bulan. Kita setiap hari dituntut mengerjakan dan merampungkan tahapan-tahapan pilkades. Karena ini beban moral,” kata Rudi,
Disisi lainnya, sambung Rudi, akibat belum ada sedikitpun anggaran cair, banyak anggotanya mulai mengeluh lantaran. Selain kontribusi nihil, menurut dia, anggotanya selama masa tahapan awal sampai saat ini menggunakan uang saku masing-masing demi kelancaran Pilkades.
.
Panlih juga terbebani secara moralitas karena selalu disorot oleh masyarakat agar profesional menjunjung tinggi netralitas. “Anggota saya sudah mulai mengeluh, karena sekian bulan blum ada kontribusi kepada mereka,” katanya.
Sehingga selama ini anggota Panlih masih harus mengeluarkan biaya sendiri seperti, uang bensin dan makan.
“Karena terlalu lama tidak ada kejelasan untuk anggaran ini, saya jadi maklum, kalau semangat mereka (anggota Panlih) sudah mulai luntur karena memang itu yang juga saya rasakan saat ini. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah kalau mau Pilkades lancar,” tutur Rudi.
Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Muhammad Idris mengatakan, pihaknya akan mengusahakan agar dana tersebut bisa segera cair.
“Kami upayakan secepatnya (anggaran Pilakdes) segera cair. Sehingga, panitia bisa segera memulai pengadaan logistik pilkades mendatang. Yang jelas tunggu pengesahan APB-Desnya. Kami tentu akan mengusahakan secepatnya,” ungkap Idris. (*)
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah
