Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang Siapkan 6 Hektar Lahan untuk Lokasi Sekolah Rakyat Libur Panjang, Berikut Tips Memilih Liburan saat Lebaran Baru Saja Surut, Banjir Kembali Rendam Bandaran, Winongan Selisih Sehari dengan Pemerintah, Jamaah Aboge di Leces Shalat Idul Fitri Hari Ini Warga Winongan Rayakan Lebaran di Tengah Sisa Genangan Banjir Kado Lebaran, 507 Warga Binaan Lapas Kelas II Probolinggo Dapat Remisi

Pemerintahan · 14 Apr 2022 20:12 WIB

Demo Aliansi BEM se-Probolinggo, Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Soroti Tambak Udang


					Demo Aliansi BEM se-Probolinggo, Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Soroti Tambak Udang Perbesar

Kraksaan,- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Probolinggo Raya, turun jalan menolak sejumlah kebijakan pemerintah, Kamis (14/4/22). Aksi massa ini sempat ricuh, bahkan diwarnai blokade jalur pantura.

Koordinator BEM se-Probolinggo Raya Taufiqur Rahman mengatakan, pemerintah daerah harus ikut andil dalam mengawal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax.

Sebab menurutnya, kenaikan harga BBM semakin menyengsarakan masyarakat lantaran harga kian tidak terjangkau. Padahal sebelumnya, masyarakat sudah cukup tercekik dengan naiknya harga minyak goreng dan sejumlah lebutuhan pangan.

“Kami minta pemerintah bisa mendengar jeritan masyarakat akibat kenaikan harga BBM Pertamax ini, kalau bukan pemerintah yang mendengar, terus siapa? Kami mahasiswa hanya sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah,” ujar Taufiq.

Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Taufiq meminta agar segera melakukan audit lingkungan. Ia menyebut, banyak tambak udang modern di pesisir pantai Kabupaten Probolinggo yang keberadaannya telah merugikan masyarakat.

“Bisa diibaratkan, kita sekarang sedang dijajah di tanah sendiri jika terus-terusan seperti ini,” ujarnya menambahkan.

Plt Bupati Kabupaten Probolinggo, Timbul Prihanjoko yang menemui massa mengatakan, tuntutan mahasiswa untuk menstabilkan harga BBM jenis Pertamax bukanlah wewenangnya.

“Kalau hanya mengusulkan kepada pihak pertamina kami bisa, kalau masalah harga kami tidak berhak menentukannya,” paparnya menjawab pertanyaan salah seorang pendemo.

“Jadi yang bisa kami lakukan hanya sebatas mengusulkan harga BMM agar kembali stabil seperti semula, jika kami dituntut untuk intervensi terhadap pertamina, itu mustahil,” ia menambahkan.

Timbul mengklaim, Pemerintah Kabupaten Probolinggo terbuka terhadap semua kritik dan gagasan sepanjang dapat bermanfaat untuk membangun Kabupaten Probolinggo.

“Kami bersifat terbuka, silahkan kritik kami agar kita bisa bersama-sama membangun Kabupaten Probolinggo lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah mengusulkan semuanya kepada kami, mari kita kawal bersama sama dan didukung bersama-sama,” Timbul memungkasi.  (*) 

Editor: Efendi Muhammad

Publisher: A. Zainullah FT

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Menjelang Lebaran, Pemkab Jember Jamin Stok Daging Sapi Aman

23 Maret 2025 - 20:21 WIB

Dua OPD di Jember Bakal Digabung demi Efisiensi, Tuai Penolakan

22 Maret 2025 - 03:30 WIB

Ketua DPRD Dukung Program Janji Politik Bupati Lumajang

18 Maret 2025 - 17:09 WIB

DPRD Kabupaten Pasuruan Rampungkan Pembahasan Raperda CSR, Siap Disahkan

18 Maret 2025 - 16:48 WIB

Via CSR, Bupati Lumajang Pastikan Anak Disabilitas Dapat Akses Pendidikan dan Fasilitas Pendukung Layak

16 Maret 2025 - 12:01 WIB

Kapolres Probolinggo Kota Dimutasi, jadi Wadir Resnarkoba Polda Jatim

14 Maret 2025 - 15:04 WIB

Komisi A DPRD Apresiasi Capaian Kinerja Diskominfo Lumajang

12 Maret 2025 - 11:48 WIB

Hujan Lebat, Bupati Probolinggo Gus Haris Sidak Kios untuk Atasi Persoalan Pupuk

10 Maret 2025 - 18:37 WIB

DPRD Lumajang Gelar Rapat Paripurna Sertijab Bupati dan Wakil Bupati

7 Maret 2025 - 16:38 WIB

Trending di Pemerintahan