Sidoarjo,- Bupati Probolinggo Nonaktif, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin, mantan anggota DPR RI, menjalani sidang putusan atau vonis di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (2/6/2022) pagi.
Dalam sidang ini atas kasus jual beli jabatan Pj. Kepala Desa (Kades) itu, kedua terdakwa divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan dan uang pengganti 20 juta subsider 6 bulan.
Sebelumnya, pasangan suami istri (pasutri) itu oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dituntut pidana penjara masing-masing selama 8 tahun penjara denda sebesar Rp800 juta atau subsider 6 bulan kurungan.
Hal tersebut disampaikan JPU KPK dalam sidang tuntutan, Kamis (21/4/2022) lalu. Selain tuntutan hukuman pidana penjara tersebut, kedua terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp20 juta subsider pidana penjara selama satu tahun.
Tokoh pegiat antikorupsi di Kabupaten Probolinggo, Syamsuddin menyebut, masyarakat khususnya di Kabupaten Probolinggo harus legowo dan menerima keputusan hakim. Sebab ia menilai, hakim sudah bekerja maksimal.
“Apapun keputusan majelis hakim tentunya sudah berdasarkan apa yang terjadi atau fakta di lapangan. Namun di sini, KPK masih mempunyai hak untuk melakukan banding, dan vonis empat tahun bagi kedua terdakwa ini sangatlah luar biasa,” kata Syamsuddin.
Vonis terhadap Hasan-Tantri tak lepas dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, pada akhir Agustus 2021 lalu. Lembaga antirasuah itu menyergap Hasan-Tantri di rumah pribadinya atas dugaan jual beli jabatan.
Selain itu, KPK menangkap dan menetapkan 20 orang lain yang diduga terlibat dalam jual beli jabatan Pj. Kades, termasuk dua camat dan sejumlah Aparatur Sipil Negara atau ASN. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT
