Pasuruan,- Tiga kantor pemerintahan di Kota Pasuruan digeledah Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Rabu (20/7/22) siang. Tiga kantor itu adalah Kantor Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Gadingrejo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pasuruan.
Penggeledahan 3 kantor itu merupakan buntut dari kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Pasuruan.
Kasi Pidsus Kejari Kota Pasuruan, Wahyu Susanto mengatakan, dalam penggeledahan ini, tim penyidik bergerak sesuai dengan surat perintah penggeledahan.
Tindakan penggeledahan ini, jelas dia, dilakukan karena tim penyidik menganggap perlu bukti, data maupun dokumen yang diperlukan untuk pembuktian penanganan perkara yang saat ini telah menjerat 6 orang tersangka.
“Penggeledahan ini dibagi tiga tim, penggeladahan dilakukan secara bersamaan di tiga kantor tersebut,” kata Wahyu.
Diketahui sebelumnya, pada Senin (11/7/2022) Kejari Kota Pasuruan menetapkan Anggota DPRD inisial S dan ASN Kota Pasuruan inisial EW sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah jalur lingkar utara (JLU).
Kasus yang menjerat S berlangsung saat ia masih menjabat sebagai Camat Gadingrejo. Sementara EW merupakan stafnya saat itu.
Tersangka S, pada saat itu merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS). Saat pengadaan tanah untuk JLU, tersangka S membuat akta jual beli tanah yang sebenarnya tidak masuk dalam trase JLU.
Setelah menangkap anggota DPRD dan satu orang ASN, pada Jum’at (15/7/2022) penyidik kembali menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini.
Empat orang tersangka ini adalah BP, Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, beserta stafnya yang berinisial HY. Kemudian, pria berinisial WCX dan perempuan berinisial CH.
Diketahui, CH adalah orang yang menerima ganti rugi atas tanah tersebut. Tersangka WCX terlibat karena mendampingi CH mendapatkan uang ganti rugi. Kerugian negara atas perbuatan 6 tersangka ini mencapai Rp118 juta. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : Zainullah FT
