Menu

Mode Gelap
Lebaran Ceria di Gapuro Cafe, Nikmati Suasana Alam Bersama Keluarga Momentum Lebaran, Perhiasan Emas Imitasi di Kota Probolinggo Diburu Warga Viral Video Wisatawan Turun di Area Terlarang Taman Safari Prigen, Ini Respons Manajemen Viral Petasan di Pasuruan, Polisi Amankan 4 Terduga Pelaku Lama Terbengkalai, Fasilitas Gedung Kampus Unej Jember Hilang Dicuri Cegah Curanmor dan Curwan, Bupati Lumajang Akan Pasang PJU di Wilayah Utara

Pemerintahan · 20 Jul 2022 18:37 WIB

Muslimat NU Minta DPRD Buat Perda Disabilitas dan Responsif Gender


					Muslimat NU Minta DPRD Buat Perda Disabilitas dan Responsif Gender Perbesar

KRAKSAAN – Pengurus Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Rabu (20/7/2022). Mereka membawa sejumlah aspirasi yang ditampung dari masyarakat.

Kedatangan mereka langsung disambut dalam rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing yang berada di ruang banggar gedung dewan setempat. Pasalnya DPRD setempat juga mengundang sejumlah pihak eksekutif terkait untuk mendengarkan langsung aspirasi dari PC Muslimat tersebut.

Ketua PC Muslimat Kabupaten Probolinggo, Nur Ayati mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan masukan dari masyarakat terkait perhatian pemerintah kepada kaum hawa dan kaum disabilitas. Sehingga, ia berharap dewan bisa membuat Peraturan Daerah (perda) yang bisa memerhatikan nasib pihak yang diperjuangkannya itu.

“Kalau bisa dibuatkan Perda disabilitas, juga Perda untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG),” katanya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini kaum disabilitas masih kesulitan untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebab, dalam pembuatannya, pendaftar harus melalui prosedur yang terbilang sulit bagi kaum disabilitas.

“Kami berharap pembuatan SIM bagi kaum disabilitas diberikan aturan yang inklusif dengan menyesuaikan keadaan mereka,” ujarnya.

Selain itu, saat ini banyak berjuang para kaum hawa di berbagai lembaga pendidikan. Mereka bukan hanya berjauang dalam mencerdaskan anak, namun mereka juga mendidik para generasi bangsa untuk berperilaku disiplin dan berpenampilan yang baik. Sementara, gaji yang didapatkan dinilai tidak sebanding dengan perjuangannya itu.

“Seragamnya bagus, sekolahnya pun bagus. Tapi gaji mereka hanya Rp125 ribu per bulan. Ini kan tidak sebanding,” terangnya.

Menanggapi hal teresbut, Ketua Komisi IV DPRD, Slamet Riyadi mengatakan, telah menampung semua aspirasi dari pengurus Muslimat. DPRD juga menyambut baik aspirasi itu untuk kemudian diteruskan kepada pihak eksekutif.

“Hasilnya beberapa poin sudah langsung terjawab oleh pihak eksekutif. Beberapa poin lainnya masih perlu kami dalami dan kaji dulu,” paparnya. (*) 

 

Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Menjelang Lebaran, Pemkab Jember Jamin Stok Daging Sapi Aman

23 Maret 2025 - 20:21 WIB

Dua OPD di Jember Bakal Digabung demi Efisiensi, Tuai Penolakan

22 Maret 2025 - 03:30 WIB

Ketua DPRD Dukung Program Janji Politik Bupati Lumajang

18 Maret 2025 - 17:09 WIB

DPRD Kabupaten Pasuruan Rampungkan Pembahasan Raperda CSR, Siap Disahkan

18 Maret 2025 - 16:48 WIB

Via CSR, Bupati Lumajang Pastikan Anak Disabilitas Dapat Akses Pendidikan dan Fasilitas Pendukung Layak

16 Maret 2025 - 12:01 WIB

Kapolres Probolinggo Kota Dimutasi, jadi Wadir Resnarkoba Polda Jatim

14 Maret 2025 - 15:04 WIB

Komisi A DPRD Apresiasi Capaian Kinerja Diskominfo Lumajang

12 Maret 2025 - 11:48 WIB

Hujan Lebat, Bupati Probolinggo Gus Haris Sidak Kios untuk Atasi Persoalan Pupuk

10 Maret 2025 - 18:37 WIB

DPRD Lumajang Gelar Rapat Paripurna Sertijab Bupati dan Wakil Bupati

7 Maret 2025 - 16:38 WIB

Trending di Pemerintahan