Probolinggo – Dalam kondisi listrik padam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo tetap menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (29/11/2022) sore. Kali ini yang dibahas persoalan banjir di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD setempat, Syamsul Arifin, hadir Hengki Cahjo Saputra, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Rachmat Waluyo, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggunalangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo.
Selain itu turut hadir Camat Kraksaan Ponirin dan sejumlah tokoh masyarakat Kelurahan Patokan.
Dalam rapat tersebut, Ahmad Mukofi, tokoh masyarakat Kelurahan Patokan mempertanyakan peran PUPR dan BPBD dalam upaya mencegah terjadinyan banjir. Pasalnya, di kelurahannya itu sudah dua kali terjadi banjir pada tahun ini, yakni pada Maret dan pertengahan Oktober lalu.
Menanggapi pertanyaan itu, Kadis PUPR Hengki mengatakan, sejatinya pihaknya ingin sekali memberikan tindakan pada Kali Kertosono yang luapan airnya berdampak banjir di lokasi tersebut. Namun, Kali Kertosono merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
“Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Kali Kertosono ini kewenangannya Pemprov Jatim,” katanya.
Oleh sebab kewenangan provinsi, pihaknya sudah menyampaikan kepada pemprov terkait persoalan Kali Kertosono tersebut. Namun, ketika pihak pemprov mencoba menurunkan alat berat ke Kali Kertosono, yang menjadi kendala akses alat berat untuk turun ke sungai tidak didapati.
Pasalnya, di pinggiran sungai tersebut sudah berdiri pemukiman-pemukiman warga.
“Aksesnya tidak ada, selain itu tanaman yang rusak akibat alat berat, biasanya pemiliknya meminta ganti rugi. Kalau dua persoalan ini menemukan titik terang, insya Allah Januari atau Februari pemprov bisa mengerjakan pengurukan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Mukofi mengaku, akan bermusyawarah dengan masyarakat sekitar untuk menemukan akses jalan bagi alat berat sekaligus persoalan pohon yang terancam rusak jika diterjunkan alat berat untuk pengurukan,” paparnya.
“Kami akan bermusyawarah dengab masyarakat untuk ganti rugi (pohon rusak, Red.). Saya sendiri siap menyumbang untuk ganti rugi itu,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD, Syamsul Arifin mengaku, berayukur dengan adanya rapat tersebut. Sebab dalam rapat itu, jalan keluar terkait tersoalan banjir di Kelurahan Latokan, setidaknya sudah menemui titik terang.
“Tentu kami berharap pemprov dapat segera mengambil tindakan. Sebab kalau ini dibiarkan, banjir bisa terjadi kembali, dan masyarakat yang akan dirugikan,” ujar pria yang akrab disapa Haji Fatoni tersebut. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.
