Menu

Mode Gelap
Anggota KPPS di Pasuruan Dukung Paslon saat Kampanye Akbar, KPU Siapkan Sanksi Hari Tenang, Pencopotan APK di Kabupaten Pasuruan Digencarkan Memasuki Masa Tenang, Bawaslu Lumajang Maraton Bersihkan APK Paslon Dua Sekawan Spesialis Pembobolan Rumah Digulung Polisi Hari Tenang, Bawaslu Kota Probolinggo Sapu Bersih APK Paslon Jadi Langganan Banjir, Pemkab Lumajang Segera Normalisasi Sungai Banter

Pemerintahan · 7 Des 2022 20:14 WIB

Halaqah NU Bahas Hubungan Agmana-Negara, Begini Kata KH. Mutawakkil


					Halaqah NU Bahas Hubungan Agmana-Negara, Begini Kata KH. Mutawakkil Perbesar

Probolinggo,- Perbedaan pendapat terkait hubungan agama dengan negara sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat mauoun para tokoh agama. Oleh karena itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’l (PBNU) mengkaji hal tersebut dalam halaqah fiqih di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo Rabu (7/12/2022).

Wakil Ketua Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) KH. Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan, isu perbedaan pendapat hubungan antara agama dan negara hingga kini masih digulirkan sampai saat ini.

Kiai Mutawakkil juga mengatakan, berdasarkan fakta, isu perbedaan pendapat terkait hubungan agama dengan negara tidak hanya dibahas oleh sekelompok orang. Bahkan ada sekelompok muslim Indonesia yang juga ikut membahas hal tersebut.

“Sehingga PBNU melaksanakan halaqah tentang isu perbedaan agama dan negara ini, merupakan langkah yang tepat dan cerdas. Dan itu sebagai bukti bahwa perhatian ulama dan PBNU begitu besar terhadap bangsa ini,” jelasnya.

Lebih lanjut Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong itu menyebut, bahwa Pancasila merupakan falsafah negara dan bahkan dinyatakan harga mati. Namun, masih ada beberapa pihak yang menggulirkan hal tersebut sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat umum.

Kiai Mutawakkil mengatakan, sejatinya isu hubungan agama dan negara ini sudah ada di masa Bung Hatta dan Bung Karno. Pergulatan konflik tersebut terjadi saat kesepakatan dasar negara.

“Dari duru konflik ini sudah ada. Kita perlu untuk belajar dalam sejarah. Bagaimana para tokoh Islam, pahlawan dan sebagainya, mendukung dan membela kesatuan tanah air ini,” paparnya.

Kiai Mutawakkil berharap, dengan adanya halaqah ini, dapat menghasilkan pencerahan untuk bangsa dan negara. Sehingga kobaran isu itu bisa segera diredam dan diselesaikan semata-mata untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Permasalahan agama dan negara itu sudah ada dari dulu sampek sekarang. Pasti bermuara dari dua kutub pemikiran ini. Sehingga dengan halaqah ini untuk memikirkan persoalan itu bisa tercerahkan,” pungkasnya.(*) 

 

Editor : Ikhsan Mahmudi

Publisher : Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Jadi Langganan Banjir, Pemkab Lumajang Segera Normalisasi Sungai Banter

24 November 2024 - 12:19 WIB

Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman

23 November 2024 - 15:44 WIB

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Trending di Pemerintahan