Kraksaan – Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Januari ini terlambat. Hal itu dijelaskan dalam surat yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Nomor 900/1911/426.203/2022 tertanggal 28 Desember lalu.
Meski begitu, sejak 5 Januari lalu, gaji para ASN sudah bisa dicairkan. Hal itu disebabkan cepatnya proses validasi dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) juga pembuatan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) Gaji Januari 2023.
“Awalnya kami kira ke OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red.) itu mengurusnya akan memakan waktu sampai dua hari, ternyata sehari sudah selesai, makanya cepat, tidak sampai ke tanggal 9 pencairannya yang ASN,” kata Kepala BPPKAD, Dewi Korina, Minggu (8/1/2023).
Sedangkan untuk gaji non-ASN atau tenaga honorer, hingga kini masih belum terlaksana pencairannya. Namun, Dewi memastikan, pencairan gaji untuk tenaga honorer tersebut akan secepatnya dilakukan.
“Insya Allah yang honorer Senin (9/1/2023) besok sudah bisa dicairkan gajinya,” katanya.
Dewi pun menyadari, keterlambatan gaji pada Januari ini tidak terlepas dari proses penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) yang harus dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara, jabatan Sekda tersebut juga terdapat terdapat pergantian seiring bergantinya tahun 2022 ke 2023.
Alhasil, penandatangan DPA baru bisa dilaksanakan pada 2 Januari lalu oleh Plh Sekda Ahmad Hasyim Ashari.
“Insya Allah ke depan sudah tidak akan mengalami keterlambatan lagi, karena penandatanganan DPA ini hanya sekali dalam setahun. Jadi yang gaji Februari, sudah bisa kami proses pada akhir Januari, sehingga tepat 1 Februari mendatang, gajinya sudah bisa cair,” terangnya.(*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.
