Probolinggo – Rahmat Yunus mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa (24/1/2023) pagi. Warga Desa Klampokan, Kecamatan Besuk tersebut mengadukan rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
“Saya melaporkan perekrutan PPS di Kecamatan Besuk, karena menurut saya rekrutmennya tidak fair. Tes tulis dan tes wawancara itu hanya formalitas saja,” katanya, Selasa (24/1/2023).
Ia meyakini, para PPS yang yang dilantik sudah terpilih sebelum adanya pengumuman. Hal tersebut dapat diperkuat dengan tidak adanya nilai yang dipaparkan oleh KPU ketika proses tes tulis ataupun tes wawancara selesai.
“Tidak transparan, nilainya tidak keluar, di sini sudah ada indikasi kecurangan. Bahkan saya mendengar, yang lulus ini merupakan orang-orang titipan, hanya orang-orang pesanan,” ujar pria yang sempat mendaftar PPS tersebut.
Rahmad pun berharap, pihak Bawaslu dapat segera menindaklanjuti laporannya ini. Sebab hal ini menurutnya sebagai bentuk rasa cintanya terhadap proses demokrasi Indonesia yang jujur dan adil.
“Saya minta tolong kepada Bawaslu untuk menanggapi ini dengan serius,” katanya.
Sementara itu, pihak komisioner Bawaslu masih belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut hingga berita ini ditulis. Pasalnya, komisioner Bawaslu setempat masih dalam kegiatan rapat koordinasi (rakor) di Surabaya.
“Masih rakor di ruangan,” bunyi pesan WhatsApp komisioner Bawaslu setempat, Ahmad Nasaruddin ketika dikonfirmasi.
Di sisi lain, KPU setempat masih belum mengetahui adanya laporan tersebut. Namun, KPU menganggap, tahapan rekrutmen PPS yang dilakukan, sudah sesuai dengan prosedur.
“Kami masih belum mengetahuinya, tapi yang jelas kami melakukan rekrutmen PPS ini sudah sesuai regulasi,” ujarnya. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.
