Menu

Mode Gelap
Mengenal Sejarah Transportasi Kereta Api di Lumajang pada Masa Kolonial Belanda Ketua DPRD Lumajang: Keterbukaan Informasi Publik Langkah Strategis untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Bupati Lumajang Siap Berikan Solusi untuk Guru non-NIP Peringatan Harjakabpro ke-279 Dikemas Sederhana, Diawali Ziarah Kubur dan Tasyakuran Tiga Bulan, Pemkot Probolinggo Vaksin 3 Ribu Ekor Sapi Pria Pembunuh Istri di Probolinggo Terancam Hukuman Mati, ini Pasal yang Diterapkan Polisi

Pemerintahan · 28 Mar 2023 15:58 WIB

Terdapat 17 Prolegda, DPRD Kab. Probolinggo Siapkan Empat Pansus


					Terdapat 17 Prolegda, DPRD Kab. Probolinggo Siapkan Empat Pansus Perbesar

Probolinggo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo segera membahas sejumlah Program Peraturan Daerah (Prolegda) yang sudah disiapkan. Total sebanyak 17 Prolegda yang akan dibahas pada tahun ini.

“Insya Allah April bulan depan sudah kami start pembahasannya,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD setempat, Sugiyanto, Selasa (28/3/2023).

Persiapan untuk pembahasan sejumlah Prolegda tersebut kini terus dimatangkan. Saat ini, DPRD setempat tengah fokus membentuk panitia khusus (pansus).

“Ada empat pansus yang sedang kami siapkan guna mematangkan masing-masing prolegda, jadi nanti satu pansus bisa fokus di empat prolegda itu,” paparnya.

Pria yang akrab disapa H. Aan ini melanjutkan, dalam pembentukan pansus, pihaknya sudah berkirim surat kepada masing-masing fraksi di DPRD setempat untuk mengutus kadernya. Sehingga, dari empat pansus yang dibentuk ini, ada keterwakilan dari masing-masing fraksi.

“Meski ada empat pansus, tapi ini bukan kami sesuaikan dengan jumlah komisi yang ada. Kami sudah kirim surat ke masing-masing fraksi, agar mengutus kadernya ke masing-masing pansus,” katanya.

Sebagai informasi, berikut sejumlah Raperda yang masuk dalam Prolegda tahun 2023:

  1. Raperda Kabupaten Layak Anak
  2. Raperda Pengarusutamaan Gender
  3. Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  4. Raperda Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
  5. Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2022
  6. Raperda Perubahan APBD TA 2023
  7. Raperda APBD 2024
  8. Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  9. Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2039
  10. Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  11. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan
  12. Raperda Penyelenggaraan Pendidikan
  13. Raperda Masterplan Persmapahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2041
  14. Raperda Perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2017 tentang Desa
  15. Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
  16. Raperda Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Rengganis Kabupaten Probolinggo
  17. Raperda Madrasah Diniyah (*)

Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Ketua DPRD Lumajang: Keterbukaan Informasi Publik Langkah Strategis untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

19 April 2025 - 10:36 WIB

Bupati Lumajang Siap Berikan Solusi untuk Guru non-NIP

19 April 2025 - 09:42 WIB

Solusi Air Bersih di Lumajang: Bupati dan Walikota Probolinggo Dukung Rencana Pembangunan Infrastruktur Air

18 April 2025 - 12:58 WIB

Tepis Isu Pecah Kongsi, Bupati dan Wabup Jember Tampil Harmonis saat Hadiri Rapat Paripurna

18 April 2025 - 09:11 WIB

Teknologi Transformasi Digital Pertanahan, Tingkatkan Efisiensi Pelayanan dan Informasi Publik di Lumajang

17 April 2025 - 15:24 WIB

Efisiensi Anggaran Pemkab Lumajang: Penghematan Biaya Operasional Menuju Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pembelian Motor untuk Kades

16 April 2025 - 16:45 WIB

Ini Alasan Pemkab Lumajang Pilih Motor Honda PCX untuk 198 Kepala Desa

16 April 2025 - 13:00 WIB

Bupati Lumajang dan Menteri PUPR Bahas Perbaikan Infrastruktur Pasca Bencana

16 April 2025 - 12:04 WIB

Pemkab Lumajang Habiskan Rp7,2 M untuk Belanja Motor Kades, Bupati Beberkan Alasannya

16 April 2025 - 04:33 WIB

Trending di Pemerintahan