Menu

Mode Gelap
Libatkan 200 Warga, KPU Gelar Simulasi Pencoblosan Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025 Bawaslu Kabupaten Pasuruan Usulkan Pemecatan Dua Sekretariat PPS Terkait Dukungan Paslon Bupati ke KPU Kejari Kabupaten Pasuruan Musnahkan Barang Bukti, Kasus Narkoba Masih Mendominasi Jelang Debat Pamungkas, Paslon Diharapkan Bisa Paparkan Ide dan Gagasan Pendukung Kotak Kosong Geruduk KPU dan Bawaslu Kota Pasuruan, Tuding Ada Kongkalikong dengan Paslon Tunggal

Pemerintahan · 9 Jul 2023 18:14 WIB

Setengah Tahun, 694 Orang di Probolinggo Ajukan Nikah Dini, Sebagian Karena ‘Nyoblos’ Duluan


					Kantor Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Kraksaan. (foto: Ali Ya'lu). Perbesar

Kantor Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Kraksaan. (foto: Ali Ya'lu).

Probolinggo,- Kabupaten Probolinggo salah satu daerah di Jawa Timur (Jatim) yang angka pernikahan dininya cukup tinggi. Bahkan, sepanjang 2022 lalu, kabupaten yang beribu kota Kraksaan ini menjadi ranking tiga se-Jatim dalam kasus pernikahan di bawah umur.

Humas Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Kraksaan Musaddat Humaidi mengatakan, pada 2022 lalu, tercatat ada 1.137 pengajuan Dispensasi Kawin (DK) untuk melangsungkan pernikahan dini yang dikabulkan pihaknya.

Kondisi ini diyakini akan kembali terulang pada tahun ini. Pasalnya, selama setengah tahun ini, sudah ada 694 orang yang datang kepadanya untuk melangsungkan pernikahan dini.

“Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan usia minimal menikah itu 19 tahun,” katanya, Minggu (9/7/2023).

Tingginya pernikahan dini selama setengah tahun ini salah satunya disebabkan oleh inisiatif para orangtua untuk segera menikahkan anaknya. Hal itu terjadi untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang menodai norma agama dan norma sosial.

“Misal, ada orang tunangan, mereka sering berboncengan, bahkan ada yang menginap, baik di rumah tunangan yang laki-laki atau yang perempuan. Akhirnya orangtuanya sepakat untuk segera menikahkan,” ujarnya.

Namun, ia juga tidak menutup fakta dari ratusan pernikahan dini yang diajukan, salah satu faktornya karena sudah terjadi hubungan layaknya suami istri sebelum melangsungkan pernikahan.

“Sebagian ada juga yang karena terjadi kecelakaan (zina, red.) sebelum menikah. Tapi yang banyak, faktor yang tadi, sering bersama-sama ketika masih masa tunangan,” katanya.

Meski begitu, Humaidi mengatakan, tidak semua pengajuan Dispensasi Kawin (DK) untuk kepentingan menikah di bawah umur dikabulkannya. Alasan pengajukan DK, menjadi pertimbangan utama pihaknya dalam membuat keputusan.

“Ada yang kami tolak, karena usianya masih jauh berada di bawah 19 tahun dan juga ada yang karena faktor paksaan dari orangtuanya,” tegasnya. (*)

 

Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Paripurna DPRD Lumajang, Nasdem-PKS Soroti Bengkaknya Alokasi Belanja Pegawai

14 November 2024 - 06:41 WIB

Gantikan Yudha Adji Kusuma di DPRD Lumajang, Istiana Tanjung Dilantik

14 November 2024 - 06:21 WIB

DPRD Probolinggo Sepakati 22 Propem Perda untuk 2025

14 November 2024 - 06:00 WIB

Trending di Pemerintahan