Menu

Mode Gelap
Meski Wisata Ranu Regulo Dibuka, Jalur Pendakian Gunung Semeru Tetap Ditutup Kapolres Sebut Arus Balik di Probolinggo Ramai Lancar, Angka Kecelakaan Minim Mitigasi Bencana, BPBD Jember Siapkan Tiga Destana Baru Sosok Kakek Calang, Pembabat Desa Kamalkuning Probolinggo (1) Janda Muda di Probolinggo Ditemukan Bersimbah Darah Ditengah Jalan, Diduga Korban Pembunuhan Wisata Jeep di Gunung Semeru Lumajang, Menyusuri Rute Bekas Erupsi 2021 Silam

Pemerintahan · 1 Agu 2023 16:45 WIB

Tak Punya SKTM, Masyarakat Dilarang Gunakan LPG 3 Subsidi


					Tak Punya SKTM, Masyarakat Dilarang Gunakan LPG 3 Subsidi Perbesar

Probolinggo – Persoalan warga yang kesulitan mendapatkan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) masih berlangsung di sejumlah titik di Kabupten Probolinggo. Hal ini pun disikapi serius oleh pemerintah setempat.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Probolinggo, Jurianto memgatakan, pemerintah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan LPG melon (bersubsidi) tersebuy. Larangan itu tertera dalam Surat Edaran (SE) Bupati Probolinggo Nomor: 500.10.1/682/426.43/2023.

“SE-nya itu tentang Larangan Penggunaan LPG 3 kg,” katanya, Selasa (1/8/2023).

Juri menyebutkan, terbitnya SE tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pendistribusian yang tepat sasaran, menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga LPG 3 kg. Pasalnya, belakangan, ada sejumlah pengecer yang menjual LPG 3 kg di atas harga normal.

“Pemerintah akan melakukan transformasi subsidi LPG 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima,” ujarnya.

Juri melanjutkan, selain ASN, juga terdapat empat golongan masyarakat yang dilarang menggunakan gas bersubsidi tersebut.

Pertama, masyarakat yang menjadi ASN, TNI, Polri, serta karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta keluarganya.

Kedua, para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta.

Ketiga, restoran, hotel, kafe, usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian di luar ketentuan Perpres Nomor 38 Tahun 2019, usaha tani tembakau, serta dan usaha jasa las.
Keempat, seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo yang masuk kategori mampu dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan setempat.

“Dengan adanya hal tersebut, pemerintah kabupaten meminta warga yang dilarang menggunakan LPG subsidi agar beralih ke yang non subsidi. Semoga hal ini menjadi kebaikan bersama,” katanya. (*)

Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Menjelang Lebaran, Pemkab Jember Jamin Stok Daging Sapi Aman

23 Maret 2025 - 20:21 WIB

Dua OPD di Jember Bakal Digabung demi Efisiensi, Tuai Penolakan

22 Maret 2025 - 03:30 WIB

Ketua DPRD Dukung Program Janji Politik Bupati Lumajang

18 Maret 2025 - 17:09 WIB

DPRD Kabupaten Pasuruan Rampungkan Pembahasan Raperda CSR, Siap Disahkan

18 Maret 2025 - 16:48 WIB

Via CSR, Bupati Lumajang Pastikan Anak Disabilitas Dapat Akses Pendidikan dan Fasilitas Pendukung Layak

16 Maret 2025 - 12:01 WIB

Kapolres Probolinggo Kota Dimutasi, jadi Wadir Resnarkoba Polda Jatim

14 Maret 2025 - 15:04 WIB

Komisi A DPRD Apresiasi Capaian Kinerja Diskominfo Lumajang

12 Maret 2025 - 11:48 WIB

Hujan Lebat, Bupati Probolinggo Gus Haris Sidak Kios untuk Atasi Persoalan Pupuk

10 Maret 2025 - 18:37 WIB

DPRD Lumajang Gelar Rapat Paripurna Sertijab Bupati dan Wakil Bupati

7 Maret 2025 - 16:38 WIB

Trending di Pemerintahan