Menu

Mode Gelap
Pasca Libur Panjang, 574 Ribu Ton Sampah Menggunung di TPA Bestari Kota Probolinggo Pemkab Jember Luncurkan UHC Prioritas, Seluruh Warga Kini Bisa Berobat Gratis Kiai Hasan Genggong, Ulama Sejuta Karomah dengan Jejak Spiritual Mendalam Kereta Api Masih Favorit, Penumpang di Daop 9 Capai 117.208 Orang Selama Arus Balik Dipimpin Sekda, Pejabat Utama Pemkot Probolinggo Sambangi 2 Mantan Wali Kota, ini Tujuannya Rotasi Jabatan di Polres Pasuruan, dari Wakapolres hingga Kapolsek Winongan Berganti

Pemerintahan · 4 Jul 2024 15:26 WIB

Pupuk Bersubsidi Tetap Langka, Petani Lumajang Sesalkan Pendataan yang Semrawut


					LANGKA: Seorang petani di Kabupaten Lumajang sedang menaburkan pupuk ke area tanaman padi. (foto: Asmadi). Perbesar

LANGKA: Seorang petani di Kabupaten Lumajang sedang menaburkan pupuk ke area tanaman padi. (foto: Asmadi).

Lumajang,- Para petani di Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang mengeluhkan terjadinya kelangkaan pupuk subsidi di daerahnya. Meskipun ada, stoknya terbatas dengan harga selangit.

Hal tersebut disampaikan oleh Lukman, petani padi di Desa Jokarto. Menurutnya, selain harganya yang mahal, setiap tahunnya petani dihadapkan dengan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Alokasi pupuk dari pemerintah bahkan kerap tidak sampai ke petani. Ia menilai, minimnya realisasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lumajang merupakan kelemahan administrasi yang dirancang pemerintah.

“Saya pernah menemukan pupuk-pupuk subsidi yang dijual non subsidi. Pupuknya dijual kepada petani yang lahannya sangat luas. Nah kita yang hanya petani biasa sering kesulitan untuk mendapatkan pupuk,” kata Lukman, Kamis (4/7/24).

Dijelaskannya Lukman, berkurangnya suplai pupuk bersubsidi akan berdampak pada membengkaknya ongkos produksi. Imbasnya, harga gabah saat panen anjlok.

“Biaya pengeluaran untuk perawatan padi sangat mahal. Khawatirnya, pas panen nanti harga gabah malah anjlok,” prediksinya.

“Nah ini penting bagi pemerintah untuk dibuat gambaran, sebab ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Bagi saya dan petani lainnya, sistem ini sangat tidak adil,” tambahnya.

Berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, pada tahun 2024, DKPP Lumajang mengusulkan alokasi pupuk bersubsidi tahun ini sebanyak 80.222.875 ton.

Dari jumlah tersebut, 33.728.875 ton jenis urea, dan 46.494.000 ton jenis NPK. Namun sayangnya, alokasi pupuk subsidi kadang tidak tepat sasaran.

Analis Prasarana dan Sarana Pertanian DKPP Lumajang, Sukarno Mukti Adi mengaku, pihaknya mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sebanyak 30.444.00 ton jenis urea, dan 29.207.00 ton jenis NPK.

“Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten alumajang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Tahun 2023 kemarin, kami hanya mendapatkan urea sebanyak 27.391.758 ton, dan 18.512.351 ton jenis NPK,” sebutnya.

Meski begitu, imbuhnya, penyaluran pupuk organik sejauh ini hanya memperioritaskan lahan pertanian di wilayah Kecamatan Tempeh, Kunir, Tekung, dan Yosowilangun.

Hal itu dilakukan karena mengikuti data dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BPIP). “Memang hanya 4 kecamatan, karena kandungan C organik dalam tanah kurang dari 2 persen,” pungkas dia. (*)

 

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Moch. Rohim


 

Artikel ini telah dibaca 136 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Rotasi Jabatan di Polres Pasuruan, dari Wakapolres hingga Kapolsek Winongan Berganti

10 April 2025 - 17:36 WIB

Lima Pejabat Fungsional Dilantik, Diminta Tetap Jaga Sikap

10 April 2025 - 15:12 WIB

Bagus! Tidak Ada Pejabat Pemkab Probolinggo Terima Gratifikasi Lebaran

9 April 2025 - 20:58 WIB

Duh! 18 ASN Pemkab Probolinggo Mangkir di Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran

8 April 2025 - 19:47 WIB

Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, Pemkab Probolinggo Siapkan Sanksi bagi ASN Bolos

8 April 2025 - 08:06 WIB

Bunda Indah Akan Penuhi Alat Pertanian Modern Bagi Petani di Lumajang

7 April 2025 - 21:13 WIB

Ada SE MenPANRB, Pemkab Probolinggo Tetap Wajibkan Pegawai Masuk Kerja

7 April 2025 - 16:54 WIB

Menjelang Lebaran, Pemkab Jember Jamin Stok Daging Sapi Aman

23 Maret 2025 - 20:21 WIB

Dua OPD di Jember Bakal Digabung demi Efisiensi, Tuai Penolakan

22 Maret 2025 - 03:30 WIB

Trending di Pemerintahan