Lumajang,- Kericuhan pecah saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jumat (5/7/24) siang.
Puluhan mahasiswa itu meminta Pj Bupati dan Sekda Lumajang untuk mundur dari jabatannya. Sebab mereka menilai, keduanya gagal memberikan APBD yang berpihak pada masyarakat Lumajang.
Pantauan PANTURA7.com, aksi ini diawali dengan long march dari Stadion Semeru hingga ke depan kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang. Selama long march, mahasiswa membentang banner dan poster kecaman.
Di depan Pemkab Lumajang, massa lantas sambil membakar ban bekas sebagai tanda protes atas kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Lumajang.
Salah satu faktor yang disorot massa adalah penghapusan gaji guru non NIP, yang berlaku per tanggal 1 Juli 2024. Mereka menyayangkan kebijakan yang dianggap tidak menghargai jasa guru honorer di kota pisang.
Massa kemudian merangsek dan mencoba masuk gedung Pemkab Lumajang. Namun massa dihadang berikade aparat kepolisian dan Satpol PP yang meminta mahasiswa tetap di tempat.
Tak ayal, aksi saling dorong pun terjadi antara petugas keamanan dengan mahasiswa. Bahkan pintu gerbang Pemkab Lumajang nyaris roboh akibat aksi itu.
Untuk meredam kericuhan, Polres Lumajang terpaksa menyemprotkan water cannon. Tak berlangsung lama, kericuhan akhirnya bisa dikendalikan.
Dalam aksi ini, satu orang mahasiswa dikabarkan terluka. Massa akhirnya membubarkan diri meski materi tuntutan belum sempat dibacakan secara menyeluruh.
Koordinator aksi, Sulaiman menyebut, sejatinya massa ngin membacakan materi tuntutan jika Pj Bupati maupun Sekda Lumajang menemui massa. Namun asa itu pupus karena keduanya tidak tampak batang hidungnya.
“Tuntutannya tidak akan kami baca, karena kami tidak bertemu dengan Pj Bupati dan Sekda Lumajang. Pada intinya kami menuntut hak-hak guru Non NIP segera dikembalikan,” kata Sulaiman. (*)
Editor: Mohammad S
Publisher: Moch. Rohim