Menu

Mode Gelap
Libatkan 200 Warga, KPU Gelar Simulasi Pencoblosan Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025 Bawaslu Kabupaten Pasuruan Usulkan Pemecatan Dua Sekretariat PPS Terkait Dukungan Paslon Bupati ke KPU Kejari Kabupaten Pasuruan Musnahkan Barang Bukti, Kasus Narkoba Masih Mendominasi Jelang Debat Pamungkas, Paslon Diharapkan Bisa Paparkan Ide dan Gagasan Pendukung Kotak Kosong Geruduk KPU dan Bawaslu Kota Pasuruan, Tuding Ada Kongkalikong dengan Paslon Tunggal

Politik · 23 Jul 2024 20:13 WIB

KPU Gunakan PKPU 8 Tahun 2024 untuk Pilkada Kabupaten Probolinggo


					SOSIALISASI: KPU Kabupaten Probolinggo gelar sosialisasi PKPU 8 Tahun 2024, Selasa (23/7/24) siang. (foto: Ali Ya'lu). Perbesar

SOSIALISASI: KPU Kabupaten Probolinggo gelar sosialisasi PKPU 8 Tahun 2024, Selasa (23/7/24) siang. (foto: Ali Ya'lu).

Probolinggo,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo, melakukan sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kegiatan ini digelar di aula kantor KPU setempat, Jl. Panglima Sudirman, Kota Kraksaan, Selasa (23/7/2024) siang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan partai politik (parpol), forkopimda, bawaslu, serta sejumlah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Koordinator Divisi Teknis Pelaksanaan pada KPU Kabupaten Probolinggo, Muhammad Arifin mengatakan, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada Tahun 2024 ini sudah menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024.

Dengan adanya PKPU ini, secara otomatis mencabut PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020.

“PKPU ini yang digunakan untuk Pilkada Kabupaten Probolinggo November mendatang,” kata Arifin.

Ia melanjutkan, terkait persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dalam PKPU ini diatur dalam Bab III, bagian kedua, paragraf 1, pasal 11.

Dimana parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah, dalam pemilu anggota DPRD.

“Artinya di Kabupaten Probolinggo paling sedikit dibutuhkan 10 kursi. Atau partainya memperoleh 25 persen dari total suara sah,” ujarnya.

Sedangkan menyangkut persyaratan calon, ia menjelaskan hal ini diatur dalam pasal 14 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Salah satu yang terpenting adalah usia calon.

Aturannya, usia calon paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.

“Yang dimaksudkan adalah bahwa ini terhitung pada 1 Januari 2025 nanti, bukan pada saat pendaftaran,” pungkas Arifin. (*)

 

 


Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Moch.  Rochim


 

Artikel ini telah dibaca 174 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Libatkan 200 Warga, KPU Gelar Simulasi Pencoblosan

21 November 2024 - 18:50 WIB

Bawaslu Kabupaten Pasuruan Usulkan Pemecatan Dua Sekretariat PPS Terkait Dukungan Paslon Bupati ke KPU

21 November 2024 - 18:30 WIB

Jelang Debat Pamungkas, Paslon Diharapkan Bisa Paparkan Ide dan Gagasan

21 November 2024 - 14:36 WIB

Pendukung Kotak Kosong Geruduk KPU dan Bawaslu Kota Pasuruan, Tuding Ada Kongkalikong dengan Paslon Tunggal

21 November 2024 - 14:25 WIB

Program Kartu Pupuk Subsidi Paslon 01 Dapat Disoroti Petani Lumajang

21 November 2024 - 14:04 WIB

Bawaslu Kota Probolinggo Petakan 26 Indikator Potensi TPS Rawan

20 November 2024 - 19:08 WIB

KPU Kabupaten Pasuruan Gelar Simulasi Pemungutan Suara Jelang Pilkada

20 November 2024 - 17:32 WIB

KPU Kota Probolinggo Simulasi Pencoblosan, Libatkan Beragam Pemilih

20 November 2024 - 15:44 WIB

Yudha Calon Wakil Bupati Lumajang Tidak Perlu Beretorika, tapi Kerja Nyata

20 November 2024 - 13:27 WIB

Trending di Politik