Menu

Mode Gelap
Debat Publik Terakhir Acuan Masyarakat Pilih Pemimpin Sebanyak 200 KK dan 1.000 Jiwa di Rowokangkung, Lumajang Dilanda Banjir Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024 Adanya Jalan Tambang di Lumajang Diharapkan Bisa Tingkatkan PAD Libatkan 200 Warga, KPU Gelar Simulasi Pencoblosan Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

Politik · 14 Agu 2024 23:31 WIB

Dampak Penolakan Ning Tiwi, Seruan Boikot Rekom PKB Bermunculan di Probolinggo


					SERUAN BOIKOT: Nur Ali Husin saat berada di kantor DPW PDI Perjuangan Jawa Timur. (foto: Ali Ya'lu). Perbesar

SERUAN BOIKOT: Nur Ali Husin saat berada di kantor DPW PDI Perjuangan Jawa Timur. (foto: Ali Ya'lu).

Probolinggo,- Seruan untuk memboikot rekomendasi yang diturunkan oleh PKB tiba-tiba mencuat ke permukaan. Pemantiknya, dinamika politik yang ada di Kota Probolinggo.

Di Kota Probolinggo, DPC PKB Kota Probolinggo menyatakan akan mengembalikan rekomendasi dari PDIP yang telah diturunkan kepada pasangan Habib Hadi Zainal Abidin yang merupakan kader PKB dan Sri Setyo Pertiwi atau Ning Tiwi.

Ning Tiwi merupakan kader PDI-Perjuangan untuk berkontestasi dalam Pilkada November mendatang. Namun PKB menolak Sri Setyo Pertiwi sebagai calon pendamping Habib Hadi.

Hal itu kemudian menuai respon keras dari Sri Setyo Pertiwi dengan menyebut sikap DPC PKB Kota Probolinggo merupakan bentuk pelecehan kepada dirinya dan PDI-Perjuangan.

Bahkan, kader PDI-P di Kota Malang memulai seruan untuk melakukan boikot terhadap rekomendasi PKB.

Seruan ini kemudian menjamur di beberapa daerah lainnya, seperti halnya di Kabupaten Probolinggo. Kader PDI-P di Kabupaten Probolinggo, jika menyerukan untuk memboikot rekomendasi yang dikeluarkan oleh PKB.

“Ayo boikot, kalau PDI-P sudah mengeluarkan rekomendasi untuk calon kepala daerah, boikot siapa pun calon yang direkomendasi oleh PKB,” kata Nur Ali Husin, kader sekaligus politisi PDI-P Kabupaten Probolinggo, Rabu (14/8/24).

Ia menyebut, pernyataan Ketua DPC PKB Kota Probolinggo, Abdul Mujib yang secara terang-terangan menolak calon kader PDI-P untuk berkoalisi dalam pilkada adalah bentuk pelecehan terhadap partai.

Sebab, rekomendasi yang dikeluarkan oleh PDI-P merupakan sesuatu yang resmi dikeluarkan partai dan ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Ini juga penghinaan terhadap konstitusi partai,” Nur Ali menambahkan.

Nur Ali menyebut, seorang ketua partai tidak mempunyai hak untuk mengomentari internal partai lainnya. Sebagai ketua partai, seharusnya sudah mengerti bahwa setiap partai memiliki dapur masing-masing untuk diurusi.

“Kok sampai memuat (mengatakan, red) kalau PDI-Perjuangan itu tidak solid. Memang PKB di Kota Probolinggo solid, kan tidak menjamin. Intinya itu tidak pantas, makanya kami serukan boikot rekom PKB,” ucapnya. (*)

 

 


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Mohamad Rochim


 

Artikel ini telah dibaca 70 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Debat Publik Terakhir Acuan Masyarakat Pilih Pemimpin

22 November 2024 - 14:58 WIB

Libatkan 200 Warga, KPU Gelar Simulasi Pencoblosan

21 November 2024 - 18:50 WIB

Bawaslu Kabupaten Pasuruan Usulkan Pemecatan Dua Sekretariat PPS Terkait Dukungan Paslon Bupati ke KPU

21 November 2024 - 18:30 WIB

Jelang Debat Pamungkas, Paslon Diharapkan Bisa Paparkan Ide dan Gagasan

21 November 2024 - 14:36 WIB

Pendukung Kotak Kosong Geruduk KPU dan Bawaslu Kota Pasuruan, Tuding Ada Kongkalikong dengan Paslon Tunggal

21 November 2024 - 14:25 WIB

Program Kartu Pupuk Subsidi Paslon 01 Dapat Disoroti Petani Lumajang

21 November 2024 - 14:04 WIB

Bawaslu Kota Probolinggo Petakan 26 Indikator Potensi TPS Rawan

20 November 2024 - 19:08 WIB

KPU Kabupaten Pasuruan Gelar Simulasi Pemungutan Suara Jelang Pilkada

20 November 2024 - 17:32 WIB

KPU Kota Probolinggo Simulasi Pencoblosan, Libatkan Beragam Pemilih

20 November 2024 - 15:44 WIB

Trending di Politik