Probolinggo,- Bawaslu Kota Probolinggo melaunching hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Kota Probolinggo.
Pemetaan kerawanan ini terbagi atas empat dimensi sehingga Bawaslu dapat melakukan pengawasan ataupun pencegahan melalui proteksi dan deteksi dini.
Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 ini dilaksanakan di aula salah satu hotel di Kota Probolinggo. Dihadiri komisioner Bawaslu, KPU, Forkopimda Kota Probolinggo, hingga perwakilan partai politik di parlemen.
Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga mengatakan, pemetaan yang dilakukan ini didasari atas pemetaan pada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu sebelumnya.
Kemudian pemetaan yang dilakukan ini dibangun atas dasar empat dimensi utama.
“Empat dimensi utama ini yakni, dimensi sosial politik, dimensi penyelengaraan pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi,” ujar Johan.
Untuk dimensi sosial politik, mencakup sosial kondisi sosial dan dinamika politik masyarakat, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pilkada.
Kemudian dimensi penyelenggaraan Pemilu, yang mana berfokus pada kesiapan dan kredibilitas penyelenggara Pilkada, baik dari sisi aturan, logistik, hingga integritas penyelenggaraan.
Dimensi kontestasi mengkaji dinamika dan persaingan di antara peserta Pilkada, dan persaingan yang adil dan sehat sangat penting untuk menjaga integritas proses Pilkada.
Dan dimensi partisipasi mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu baik dalam bentuk pemilih yang aktif maupun dalam keterlibatan berbagai kelompok masyarakat.
“Dari pemetaan Bawaslu tingkat kerawanan di Kota Probolinggo terbilang ringan dan sedang. Namun yang paling rawan dari sisi money politics-nya, dimana di semua kecamatan berpotensi terdapat money politics,” papar dia.
Money politics ini terjadi karena faktor masyarakat yang masih mudah dirayu, namun demikian Bawaslu Kota Probolinggo akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak mudah menerima materi langsung atau materi janji.
“Terlebih, kita juga akan melakukan sosialisasi di tingkat ASN terkait netralitas, serta sosialisasi tingkat RTRW hingga LPM,” pungkas Johan.
Pj Walikota Probolinggo, Nurkholis berharap sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kota Probolinggo ini tidak hanya di tingkat atas seperti lurah atau camat, namun turun juga ke tingkat RT/RW.
“Harapan saya sosialisasi oleh Bawaslu dapat menyentuhlapisan bawah, RT/ RW, tidak hanya tingkat atas,” harap Nurkholis. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Moch. Rochim
