Pasuruan, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan telah merekomendasikan dugaan pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan Pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Desa (Kades) Karangasem, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, M Umar Setiawan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada 23 Oktober 2024 lalu. Isi laporan, PJ Kades Karangasem mengunggah video di TikTok yang mendukung salah satu calon bupati Pasuruan.
Menanggapi laporan tersebut, Bawaslu kemudian memeriksa pelapor dan sejumlah saksi. Namun, menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto, PJ Kades Karangasem tidak hadir dalam dua pemanggilan tanpa keterangan.
“Dari dua kali pemanggilan, pelapor tidak hadir dalam klarifikasi di Bawaslu. Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran ini. Kesempatan itu seharusnya digunakan untuk memberikan klarifikasi atas laporan masyarakat,” kata Arie, Selasa (5/11/2024).
Berdasarkan pemeriksaan saksi, Bawaslu menemukan bukti yang mendukung dugaan pelanggaran netralitas oleh PJ Kades Karangasem. Dengan demikian, Bawaslu memutuskan segera mengirimkan rekomendasi tersebut ke BKN di Jakarta. Selanjutnya, BKN yang akan memutuskan dalam pemberian sanksi disiplin ASN.
“Kami berharap, dugaan pelanggaran netralitas ASN tidak terjadi lagi. Karena pada Pemilu legislatif lalu, sudah ada tiga orang ASN yang dijatuhi sanksi disiplin,” tambah Arie.
Sementara itu, kepada wartawan, PJ Kades Karangasem, Umar mengakui, bahwa akun TikTok yang mengunggah video dukungan tersebut memang miliknya. Namun, ia menegaskan bahwa video itu diunggah oleh kerabatnya, bukan dirinya.
Bahkan Umar mengaku, terkejut saat mengetahui adanya unggahan tersebut, karena ia tidak pernah mempostingnya.
Umar menjelaskan, bahwa akunnya masih terhubung di HP yang ia jual ke kerabat sekitar dua bulan lalu.
Meski menegaskan bukan dirinya yang mengunggah, Umar mengakui kurang teliti sehingga akun TikTok-nya bisa digunakan oleh orang lain. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra
