Menu

Mode Gelap
Oknum Guru Diduga Lakukan Pelecehan Seksual di Tempursari Dipecat Selamatkan Generasi Bangsa, Ratusan Ribu Pil Setan Dimusnahkan Kejari Probolinggo Ini Alasan Pemkab Lumajang Pilih Motor Honda PCX untuk 198 Kepala Desa Oknum Guru di Tempursari Ancam Korban Tidak Diberi Nilai Jika Tidak Turuti Kemauannya Bupati Lumajang dan Menteri PUPR Bahas Perbaikan Infrastruktur Pasca Bencana Pemkab Lumajang Habiskan Rp7,2 M untuk Belanja Motor Kades, Bupati Beberkan Alasannya

Sosial · 9 Jan 2025 14:07 WIB

Masyarakat Lumajang Diminta Bisa Bedakan Pupuk Legal dan Ilegal


					Ilustrasi. Perbesar

Ilustrasi.

Lumajang, – Penggunaan pupuk sangat diperlukan dalam bidang pertanian. Sebab, hasil pertanian sangat bergantung dengan kecukupan pupuk.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang, Ishak Subagio mengatakan, kebutuhan pupuk di bidang pertanian sangatlah banyak. Meski begitu, petani juga harus mengetahui perbedaan antara pupuk berizin dengan pupuk tak berizin.

“Sebab, dalam skala nasional pada tahun 2024 lalu, ada penambahan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah, yang awalnya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton,” kata Ishak, Kamis (9/1/25).

Akan tetapi alokasi pupuk yang disediakan pemerintah tersebut tidak mencukupi kebutuhan para petani di seluruh Indonesia. Akibatnya, hal tersebut menjadi peluang bagi para oknum penjual pupuk untuk menjual pupuk tak berizin kepada petani.

“Ini yang harus kita waspadai bersama dan para petani juga harus memahami hal tersebut,” katanya.

Iskak menjelaskan, ciri pupuk yang memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh direktorat jendral sarana dan prasarana sub pupuk dan pestisida.

Sedangkan untuk pupuk yang memiliki izin edar dari Kementerian Perdagangan RI dan selanjutnya izin hak cipta yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM.

“Tiga hal tersebut menjadi syarat mutlak bahwa pupuk itu sudah berizin dan resmi yang artinya legal diperdagangkan, kandungan dan komposisinya dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sedangkan bagi pupuk yang tidak berizin atau ilegal, kata Iskak, tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan pastinya kandungannya tidak sesuai dengan standard.

“Sehingga memiliki efek samping yang berbahaya jika digunakan pada tanaman pertanian,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap nantinya ada dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait  pemberian edukasi dan sosialisasi kepada para petani terkait pupuk bersubsidi atau pupuk yang memiliki izin resmi dari pemerintah.

“Kami berharap pada tahun 2025 ini kami bisa beraudensi dengan Pemkab Lumajang dan DPRD Lumajang dalam rangka mencegah maraknya pupuk tak berizin,” pungkasnya. (*)

 


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 42 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Megawati Hangestri Pulang ke Jember, Disambut Meriah bak Pahlawan

15 April 2025 - 19:14 WIB

Pasca Lebaran, Pemohon Administrasi Kependudukan di Jember Melonjak

13 April 2025 - 20:25 WIB

Jembatan Pajarakan Rusak, Jalur Pantura Probolinggo Macet 3 KM

13 April 2025 - 20:08 WIB

Angka Pengangguran di Jember Diklaim Menurun dalam Setahun Terakhir

13 April 2025 - 12:54 WIB

Dipimpin Sekda, Pejabat Utama Pemkot Probolinggo Sambangi 2 Mantan Wali Kota, ini Tujuannya

10 April 2025 - 18:23 WIB

Puluhan Rumah Perdamaian Adhyaksa Didirikan di Kota Probolinggo, ini Tujuannya

9 April 2025 - 17:22 WIB

Selama Ramadan, 200 Wanita di Probolinggo Gugat Cerai Suami, 155 Orang Resmi Menjanda

9 April 2025 - 10:59 WIB

Mitigasi Bencana, Pemkab Jember Perluas Program Satuan Pendidikan Aman Bencana

8 April 2025 - 20:11 WIB

Ketua DPRD Lumajang Imbau Orangtua Awasi Aktivitas Anak Saat Liburan

8 April 2025 - 08:43 WIB

Trending di Sosial