Lumajang, – Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) menggelar Rapat Kerja 1 di Suhanto Agro, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.
Dalam sambutannya, Ketua PD PABPDSI Lumajang, Hisbullah Huda mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih sekaligus agar BPD di Lumajang bisa melaksanakan tertib administrasi.
“Tujuan kegiatan ini agar BPD se Lumajang bisa melaksanakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar,” katanya, Sabtu (15/2/2025).
Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT, Dwi Rudi Hartoyo mengatakan, berencana menggelar bulan pendataan program desa yang akan melibatkan BPD.
“Kami akan melakukan bulan pendataan desa yang direncanakan dilaksanakan mulai bulan Maret 2025,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Murtono menyampaikan, dana desa harus mendukung program ketahanan pangan melalui penggunaan anggaran 20 persen.
Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penyuplai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dicanangkan pemerintah.
“Anggaran dana desa harus mendukung program ketahanan pangan dengan alokasi anggaran 20 persen,” ujar Murtono.
Sementara itu, Budi Sarwoto, Kepala DPMD Jatim mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap, bisa dikembangkan untuk memberikan masukan bagi pemerintah dari bawah serta selaras dengan program Provinsi Jawa Timur.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini sehingga harapannya administrasi di desa semakin baik,” ungkapnya.
Dalam acara tersebut juga dilaksanakan peresmian gerakan aktifivasi mandiri pembiasaan tertib administrasi BPD oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kegiatan Rakerda 1 itu dihadiri pihak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Pengurus Provinsi PABPDSI Jawa Timur, Forkopimda Lumajang, Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur serta 198 Ketua BPD se-Kabupaten Lumajang. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra