Menu

Mode Gelap
Sambut Lebaran 2025, Polisi di Probolinggo Dirikan Enam Pos Pelayanan Seekor Kerbau di Lumajang Dicuri dan Dimutilasi Mendekati Lebaran, Polres Probolinggo Kota Gulung 33 Pelaku Kejahatan Pedagang Pasar Tanjung Jember Keluhkan Fasilitas dan Kebersihan, Gus Fawait Beri Respon Begini Usai Bertengkar dengan Istri, Pria di Pasuruan Jatuh ke Sungai dan Tewas Sembilan Orang Jadi Tersangka Penanam hingga Pengedar Ganja di Lumajang

Sosial · 24 Mar 2025 20:53 WIB

Solidaritas Jember Melawan, Mahasiswa Turun Jalan Tolak Revisi UU TNI


					UNJUK RASA: Ratusan mahasiswa berdemo di depan gedung DPRD Jember untuk menolak Revisi UU TNI. (foto: M. Abd. Rozak Mubarok). Perbesar

UNJUK RASA: Ratusan mahasiswa berdemo di depan gedung DPRD Jember untuk menolak Revisi UU TNI. (foto: M. Abd. Rozak Mubarok).

Jember,- Aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menggema di sejumlah daerah di tanah air, tak terkecuali di Kabupaten Jember.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi ‘Solidaritas Jember Melawan’, berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, pada Senin, (24/3/25).

Aksi ini merupakan reaksi terhadap disahkannya revisi UU TNI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis, (20/3/25).

Dimulai dari area Universitas Jember, aksi tersebut berlangsung semarak dan penuh antusias. Para mahasiswa berbaris menuju kantor DPRD Jember, sambil membawa spanduk dan berorasi menyampaikan uneg-unegnya.

Mereka mengaku khawatir akan kembalinya dwifungsi ABRI, yang dapat berdampak buruk terhadap partisipasi publik dalam proses legislasi.

Salah satu orator menegaskan dengan lantang, bahwa pentingnya menjaga supremasi sipil dan mengingatkan bahwa suara rakyat harus diutamakan dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Revisi UU TNI bisa membuka pintu bagi kembalinya dominasi militer dalam politik, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip reformasi 1998,” tegasnya.

Dalam pernyataan resmi mereka, mahasiswa menuntut agar revisi UU TNI ditangguhkan, dengan beberapa poin utama yang disoroti.

Termasuk penarikan prajurit aktif TNI dari jabatan sipil dan penghapusan sistem komando teritorial yang dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, massa juga menyerukan kepada pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Aksi ini, menurut mahasiswa, mencerminkan semangat para tunas bangsa dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

Mereka juga menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak mengabaikan hak-hak sipil.

“Ini menunjukkan bahwa suara mahasiswa masih memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawal perjalanan demokrasi di Indonesia,” teriak salah seorang orator dengan lantang. (*)

 

 


Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra


 

Artikel ini telah dibaca 77 kali

Baca Lainnya

Pedagang Pasar Tanjung Jember Keluhkan Fasilitas dan Kebersihan, Gus Fawait Beri Respon Begini

26 Maret 2025 - 14:37 WIB

Kawal Kebijakan Gus Haris – Ra Fahmi, Karisma Perkokoh Silatturrahim

26 Maret 2025 - 10:47 WIB

Sidak Jelang Lebaran, Bupati Jember Pastikan Harga Sembako Stabil

25 Maret 2025 - 20:21 WIB

Disperinaker Kota Probolinggo Buka Posko Pengaduan THR, ini Hasilnya

25 Maret 2025 - 16:23 WIB

Sebanyak 21 Perusahaan di Lumajang Harus Bayar THR Karyawan, Paling Lambat H-7

25 Maret 2025 - 14:50 WIB

Dua Mahasiswa di Lumajang Terluka saat Demo Tolak UU TNI

24 Maret 2025 - 21:13 WIB

Viral Pria di Pasuruan Pamer Uang Baru Miliaran Rupiah

24 Maret 2025 - 14:54 WIB

Ganggu Ketenangan Warga, Polres Probolinggo Kota Larang Sound Horeg saat Jam Sahur

24 Maret 2025 - 12:56 WIB

Cegah Kemacetan Arus Mudik, Pemkab Jember Batasi Truk Angkutan Barang

23 Maret 2025 - 04:51 WIB

Trending di Sosial