Probolinggo,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengandangkan 190 kendaraan dinas selama libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Langkah ini diambil untuk memastikan penggunaan kendaraan dinas terkontrol dan mencegah penyalahgunaan.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani melalui Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hellen Ari Hermawan mengatakan, kebijakan ini sudah diterapkan sejak 27 Maret lalu dan akan berlangsung sampai 7 April mendatang.
Ia melanjutkan, ada tiga lokasi yang dijadikan tempat pengandangan kendaraan-kendaraan dinas tersebut. Titik pertama berada di Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan.
Lalu titik kedua di Balai Diklat Dringu, dan terakhir di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo di Dringu.
“Ratusan kendaraan dinas yang dikandangkan itu, kebanyakan merupakan kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat eselon II dan III,” kata Hellen, Minggu (30/3/25).
Hellen juga menjelaskan, kebijakan ini juga diambil sebagai langkah tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Bupati Probolinggo Nomor 700/185/426.70/2005 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Saat Hari Raya.
Termasuk juga dalam rangka penegakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Pemkab Probolinggo.
“Tujuannya adalah agar kendaraan dinas hanya digunakan untuk kegiatan yang benar-benar terkait dengan dinas,” ucap dia.
Dengan adanya kebijakan ini, ia meyakini kendaraan dinas dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan. Selain itu, pengawasan terhadap aset-aset milik pemerintah dapat diperkuat.
“Ini juga bentuk implementasi kebijakan dalam rangka menjaga integritas dan efisiensi penggunaan barang milik negara,” Hellen memungkasi. (*)
Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra