Menu

Mode Gelap
Wanita Muda Kena Begal di Leces Probolinggo, Tangan Nyaris Putus Habisi Istri dengan Keji, Didik Mengaku Dibakar Rasa Cemburu Polres Pasuruan Kota Bongkar Sindikat Sabu, Lima Orang Diamankan Sopir Meninggal Dunia saat Mengemudi, Bus Tabrak Pohon di Lumajang Teknologi Transformasi Digital Pertanahan, Tingkatkan Efisiensi Pelayanan dan Informasi Publik di Lumajang Pelaku Pembuhunan Wanita Muda di Banyuanyar Probolinggo Tertangkap, Ternyata Suami Korban

Pemerintahan · 29 Feb 2020 12:27 WIB

Dewan Minta Pemkab Tak Malu Akui Probolinggo Sebagai Kabupaten Miskin


					Dewan Minta Pemkab Tak Malu Akui Probolinggo Sebagai Kabupaten Miskin Perbesar

KRAKSAAN-PANTURA7.com, Rilis data kemiskinan Kota/Kabupaten di Jawa Timur (Jatim) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menempatkan Kabupaten Probolinggo di urutan ke-4 sebagai wilayah termiskin di Jatim. Data kemiskinan ini tak ayal menuai pro-kontra.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim mengaku sangat prihatin atas kondisi tersebut. Ia menilai, predikat sebagai kabupaten termiskin ke 4 di Jatim menunjukkan bahwa pemerintah daerah tak serius dalam mengentaskan kemiskinan.

Dikatakan Lukman, angka kemiskinan itu mencerminkan bahwa kinerja Pemkab Probolinggo tidak maksimal dalam mengatasi masalah kemiskinan. Karena itu, sambung dia, perlu upaya dan inovasi sehingga jumlah masyarakat pra sejahtera bisa ditekan.

“Tidak perlu malu dan menyalahkan BPS perihal hasil data survey tentang kemiskinan tersebut. Seharusnya, hasil survei BPS menjadi motivasi untuk terus membangun daerah lebih baik,” kata Lukman, Sabtu (29/2/2020).

Pemerintah daerah, jelas Lukman, seharusnya berani meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Serta membuat angkat kemiskinan yang sudah dirilis BPS itu menurun drastis.

“Karena sejatinya tujuan utama pembangunan dan tujuan kita bernegara sebagaimana diatur dalam undang-undang 1945 yaitu, untuk memajukan kesejahteraan rakyat,” ungkap wakil rakyat asal Kecamatan Pajarakan ini.

Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Mu’ad, menyesalkan pernyataan sejumlah wakil rakyat lainnya yang meragukan hasil survei BPS. Bahkan ada anggota dewan yang mengatakan bahwa BPS menggunakan data lama.

“Kalau seperti itu, tentunya merupakan sebuah bentuk ketidakpercayaan anggota dewan terhadap instansi. Padahal dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur Undang-undang, BPS tentu melakukannya dengan kecermatan dan dengan metode ilmiah,” kecam Mu’ad.

Atas kondisi ini, Mu’ad meminta pemerintah daerah melibatkan semua elemen-elemen masyarakat dalam semua perencanaan pembangunan. “Sehingga nantinya masyarakat memiliki kepedulian tinggi dan berpartisipasi membangun Kabupaten Probolinggo. Dengan begitu, sedikit demi sedikit angka kemiskinan bisa menurun,” tuturnya.

Sekedar informasi, BPS Jatim menetapkan hasil statistik data kemiskinan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dari hasil data akhir 2019, Kabupaten Probolinggo menjadi daerah termiskin ke 4 di Jatim dengan angka 17,76 persen.

Ada dua faktor utama yang menjadi penyumbang dan membuat Probolinggo menempati urutan ke-4 daerah termiskin di Jawa Timur, yaitu, konsumi beras dan rokok di Kabupaten Probolinggo. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Teknologi Transformasi Digital Pertanahan, Tingkatkan Efisiensi Pelayanan dan Informasi Publik di Lumajang

17 April 2025 - 15:24 WIB

Efisiensi Anggaran Pemkab Lumajang: Penghematan Biaya Operasional Menuju Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pembelian Motor untuk Kades

16 April 2025 - 16:45 WIB

Ini Alasan Pemkab Lumajang Pilih Motor Honda PCX untuk 198 Kepala Desa

16 April 2025 - 13:00 WIB

Bupati Lumajang dan Menteri PUPR Bahas Perbaikan Infrastruktur Pasca Bencana

16 April 2025 - 12:04 WIB

Pemkab Lumajang Habiskan Rp7,2 M untuk Belanja Motor Kades, Bupati Beberkan Alasannya

16 April 2025 - 04:33 WIB

Pemkab Lumajang Siapkan Rp6,7 M untuk Belanja Motor PCX bagi 198 Kades

15 April 2025 - 21:29 WIB

AKBP Oki Ahadian Bergeser jadi Wadirresnarkoba, Eks Penyidik KPK Pimpin Polres Probolinggo Kota

15 April 2025 - 13:15 WIB

Mafia Tanah Berkedok Perangkat Desa di Lumajang

15 April 2025 - 09:28 WIB

Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Bupati Jember Luncurkan Lima Pokja

15 April 2025 - 08:51 WIB

Trending di Pemerintahan