Menu

Mode Gelap
Anggota KPPS di Pasuruan Dukung Paslon saat Kampanye Akbar, KPU Siapkan Sanksi Hari Tenang, Pencopotan APK di Kabupaten Pasuruan Digencarkan Memasuki Masa Tenang, Bawaslu Lumajang Maraton Bersihkan APK Paslon Dua Sekawan Spesialis Pembobolan Rumah Digulung Polisi Hari Tenang, Bawaslu Kota Probolinggo Sapu Bersih APK Paslon Jadi Langganan Banjir, Pemkab Lumajang Segera Normalisasi Sungai Banter

Pemerintahan · 6 Okt 2020 11:12 WIB

‘Ngeluruk’ DPRD, SPSI Kota Probolinggo Tolak UU Ciptaker


					‘Ngeluruk’ DPRD, SPSI Kota Probolinggo Tolak UU Ciptaker Perbesar

MAYANGAN-PANTURA7.com, Terbitnya Undang-Undang Cita Kerja (UU Ciptaker) juga direaksi para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). SPSI Kota Probolinggo ngeluruk Gedung DPRD setempat, Selasa (6/10/2020) untuk menyatakan penolakan terhadap UU Ciptaker.

Ketua SPSI Kota Probolinggo, Mohamad Faisol mengatakan, pihaknya mendatangi DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap UU Ciptaker.

Faisol menyayangkan, kondisi bangsa saat ini masih pandemi Covid-19 malah dicederai dengan terbitnya UU Ciptaker. “Sehingga kami menyampaikan mosi penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan meminta untuk dibatalkan,” katanya.

Faisol berharap, aspirasi ini segera ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Probolinggo dan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggoo, Abdul Mujib merespon positif permintaan audiensi dari pihak SPSI Kota Probolinggo.

Mujib mengatakan, sebagai wakil rakyat di Kota Probolinggo selalu membuka diri untuk menerima aspirasi warga Kota Probolinggo, baik secara individu maupun kelompok.

“Aspirasi dari SPSI sudah kami terima, secepatnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat,” pungkas politisi PKB itu. (*)


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Rizal Wahyudi


Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Jadi Langganan Banjir, Pemkab Lumajang Segera Normalisasi Sungai Banter

24 November 2024 - 12:19 WIB

Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman

23 November 2024 - 15:44 WIB

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Trending di Pemerintahan