PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mengatasi potensi sengketa tanah di wilayahnya. Penandatanganan kerjasama bernama program trijuang, dilakukan Kamis (8/10/2020).
Kepala Kantor BPN Kabupaten Probolinggo Martono menyampaikan, terdapat program khusus di Jawa Timur yakni percepatan terwujudnya sistem informasi pertanahan lengkap di setiap desa/kelurahan yang valid dan berkelanjutan.
“Dimana program ini untuk mengurangi sengketa pertanahan serta menjaga keberlangsungan pemeliharaan data pertanahan,” papar Martono di rumah dinas Bupati Probolinggo.
Pengertian pola sinergitas trijuang lanjut Martono, nantinya pemerintah desa akan membantu menyiapkan data – data pertanahan yang dimiliki oleh desa.
Dari sana Pemdes membuat kebijakan yang mendorong kegiatan tersebut dan mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan pra PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
“Pemerintah Kabupaten Probolinggo membantu menyiapkan data-data yang dibutuhkannya, BPN melaksanakan sensus pertanahan yang dibantu oleh Pemeritah Desa, melaksanakan PTSL dengan produk peta desa lengkap dan membuat sistem informasi pertanahan lengkap,” jelas dia.
Sementara itu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menjelaskan, program trijuang ini bagian inovasi yang luar biasa dan sebuah apresiasi dari BPN.
“Saya sangat mendukung program trijuang untuk mengatasi permasalahan pertanahan. Tentunya ada sinergitas dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait, mengawal penuh berjalannya program trijuang,” janji Tantriana.
Ia menegaskan, banyak hal yang perlu ditindaklanjuti untuk mengatasi permasalahan pertanahan dan segala aspek didalamnya. Melalui program trijuang nantinya mampu mengurai permasalahan dan tantangannya secara teknis.
“Pada intinya, kami selaku Bupati Probolinggo mendukung penuh program Trijuang berjalan di tahun 2021 dan seterusnya,” pungkas Tantriana. (*)
Editor : Efendi Muhamad
Publisher : A. Zainullah FT
