DRINGU-PANTURA7.com, Komisi VIII DPR-RI mendorong pembenahan pasca banjir di wilayah Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo dipercepat. Salah satunya, dengan membenahi infrastuktur sungai, yang dinilai sebagai solusi jangka panjang mengatasi banjir.
Anggota Komisi VIII DPR-RI, Anisah Syakur menjelaskan, penanganan banjir di wilayah Kecamatan Dringu sejauh ini cukup baik. Evakuasi warga yang terjebak banjir hingga kebutuhan makanan, pakaian dan posko pengungsian terpenuhi.
“Nah yang perlu diperhatikan pemerintah sekarang ini adalah penanganan pasca banjirnya,” kata Anisah saat meninjau Posko Penanganan Banjir Dringu di halaman kantor Kecamatan Dringu, Jum’at (12/3/2021)
Menurutnya, penanganan pasca banjir yang harus dilakukan pemerintah meliputi pemulihan ekonomi warga terdampak dan pembenahan rumah rusak. “Rumah warga yang rusak harus segera dibenahi, dibantu pemerintah,” ujarnya.
Penanganan yang tidak kalah penting, sambung Anisah, adalah pembenahan infrastruktur sungai berupa pembangunan plengsengan. Anisah menyebut langkah ini merupakan solusi jangka panjang guna mengatasi banjir.
“Kemarin saya menelfon Kemensos dan BNPB. Mereka responnya cukup cepat sehingga kami juga diminta untuk membantu ikut mengawasi penyaluran bantuan-bantuuan yang ada disini,” tutur politisi PKB ini.
Bisa Menggunakan Dana TT
Pembenahan infrastruktur pasca banjir, dijelaskan Anisah, juga bisa menggunakan anggaran tidak terduga (TT), baik dari anggaran pendataan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD).
“Kami berharap dana TT itu segera dikeluarkan. Kami juga usulkan kemarin bagaimana agar BNPB mengalokasikan dana, gubernur juga mengalokasikan dana sehingga pembangunan jembatan dan plengsengan segera terwujud,” bebernya.
Dalam tinjauan itu, Anisah Syakur juga menyerahkan paket bantuan kepada 5 orang warga terdampak banjir. Selain itu, ia mengecek kondisi dapur umum, mengunjungi pengungsi di gedung SDN Kedungdalem 1 serta memantau kondisi Sungai Kedunggaleng.
Diluar penanganan pasca banjir, Anisah menghimbau masyarakat tidak ikut serta menjadi penyebab banjir. “Dalam artian, bagaimana masyarakat bisa membuang sampah ditempatnya masing-masing, tidak membuang sampah sembarangan,” pesan dia.
Sehari sebelumnya saat meninjau lokasi banjir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, pembangunan plesengan di daerah aliran sungai (DAS) Kedunggaleng baru bisa dilakukan pada tahun 2022, karena masih menyesuaikan anggaran.
“Saya telah melakukan koordinasi dengan BBWS Brantas, kemudian Pemkab Probolinggo juga sudah melakukan perencanaan. Jadi yang rawan-rawan ini harus dibronjong dulu, untuk jangka panjangnya ya plensengan,” papar Khofifah.
Tokoh masyarakat di Kabupaten Probolinggo, Mohamad Akiduddin mengatakan, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah sudah selayaknya bersatu-padu dalam mengatasi bencana. Dengan begitu, negara benar-benar hadir ditengah warganya yang tertimpa musibah.
“Berikan bantuan dan motivasi kepada mereka (korban banjir). Harus ada perbaikan infrastktur, bantuan sosial yang memadai, kenyamanan dan keamanan para pengungsi juga harus terjamin,” serunya. (*)
Editor : Efendi Muhamad
Publisher : A. Zainullah FT
