DRINGU,- Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu daerah di Indonesia yang angka kemiskinannya masih tinggi. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, kabupaten ini menjadi daerah termiskin keempat di Jawa Timur dengan angka 17,76 persen.
Artinya, dari 1,138 juta penduduk di Kabupaten Probolinggo, sebanyak 207.220 jiwa masih hidup dalam kondisi pra sejahtera. Angka kemiskinan itu sudah berkurang jika dibandingkan pada tahun 2013 lalu, yang mencapai 21,12 persen.
Guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Kementerian Sosial (Sosial) RI, bersepakat untuk memaksimalkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
TKSK se Kabupaten Probolinggo nampak fokus saat mengikuti FGD di kantor BKD Kab. Probolinggo, Senin (21/6/21).
“TKSK merupakan relawan sosial yang akan mengkoordinir dari berbagai program lintas OPD yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat kecamatan,” kata Sekretaris Dinsos Kabupaten Probolinggo Rachmad Fauzi Efendi dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama TKSK se Kabupaten Probolinggo, Senin (21/6/21) pagi.
Selain itu, sambung Rachmad, TKSK yang mayoritas berasal dari Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), diberi tugas untuk pendampingan sosial. “Mereka inilah yang menjadi agen perubahan sosial di tingkat kecamatan,” tuturnya.
Pemberdayaan kepada TKSK, salah satunya dengan menggelar FGD, yang di aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo. Hadir dalam kegiatan itu anggota Komisi VIII DPR-RI, Anisah Syakur dan Plt. Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI, Laode Taufik Nuryadin sebagai pemateri.
“TKSK ini terdiri dari orang-orang yang sudah biasa bekerja di lapangan, mereka yang mengetahui kondisi riil lapangan untuk bahan penentu kebijakan selanjutnya,” terang Plt. Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI, Laode Taufik Nuryadin.
Tidak hanya di Kabupaten Probolinggo, jelas Laode, pemberdayaan TKSK juga perlu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, tentunya dengan menggandeng Komisi VIII DPR-RI sebagai mitra kerja.
“Kebetulan saat ini, bu Anisa ingin melihat langsung kinerja teman-teman TKSK di lapangan. Mengetahui kendala dan permasalahan apa di lapangan. Jadi ketika nanti kembali ke DPR, bisa dilaporkan kondisinya bagaimana,” terangnya.
Peran TKSK, tak dipungkiri bisa menjadi salah satu pilar penting untuk empercepat proses pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Para TKS inilah yang mengelola dan mengkoordinasikan berbagai potensi dan sumber yang ada di masyarakat.
“Para TKSK inilah yang membantu Kemensos dan Dinas Sosial di masing-masing kabupaten/kota untuk membantu mempermudah pelaksanaan bantuan-bantuan sosial,” ungkap anggota Komisi VIII DPR-RI, Anisah Syakur.
Politisi asal Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ini menambahkan, TKSK juga berkewajiban agar distribusi bantuan kepada masyarakat tepat sasaran sehingga bantuan yang disalurkan produktif dan bermanfaat.
“Makanya kami datang kesini untuk menekankan bagaimana TKSK ini bekerja semaksimal mungkin. Tentu kami juga berkomunikasi dengan TKSK yang berada di wilayah lain, saya ada empat TKSK meliputi Kota dan Kabupaten Pasuruan serta Kota dan Kabupaten Probolinggo,” beber Anisah.(*)
Penulis: Efendi Muhammad
Publisher: Albafillah
