Menu

Mode Gelap
Solusi Air Bersih di Lumajang: Bupati dan Walikota Probolinggo Dukung Rencana Pembangunan Infrastruktur Air Pemkot Probolinggo Segera Tata Ulang Alun-alun, Siapkan Anggaran Rp10 M Tepis Isu Pecah Kongsi, Bupati dan Wabup Jember Tampil Harmonis saat Hadiri Rapat Paripurna Diawasi dari Udara, Lokasi Sabung Ayam di Nguling Dibongkar Polisi Wanita Muda Kena Begal di Leces Probolinggo, Tangan Nyaris Putus Habisi Istri dengan Keji, Didik Mengaku Dibakar Rasa Cemburu

Pemerintahan · 3 Jul 2021 21:57 WIB

Hari Pertama PPKM Darurat, Rombongan DPRD Kota Probolinggo Malah ke Malang


					Hari Pertama PPKM Darurat, Rombongan DPRD Kota Probolinggo Malah ke Malang Perbesar

MAYANGAN,- Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat se Jawa-Bali, mulai hari ini Sabtu (3/7/21). Pemberlakuan PPKM Darurat tak terkecuali juga diterapkan di Kota Probolinggo.

Namun di hari pertama penerapan PPKM Darurat, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo justru melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke salah satu perguruan tinggi di Kota Malang.

Kunjungan kerja tersebut, kabarnya untuk sosialisasi sekaligus membahas peraturan daerah inisiatif tentang disabilitas dengan para akademisi di perguruan tinggi tujuan.

Kegiatan kunker itu diketahui setelah sebuah bus pariwisata terparkir di depan kantor DPRD Kota Probolinggo, Jl. Suroyo. Hal itu diperkuat dengan pengakuan salah satu staf kesekretariatan dewan, saat ditanya wartawan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Sri Wahyuningsih saat dikonfirmasi meminta para awak media agar konfirmasi langsung ke Ketua Komisi, Agus Riyanto. Sementara saat dihubungi via seluler, tidak ada respon dari politisi PDI-P itu

Sementara, anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Robit Riunto menyebut perjalanan keluar kota para wakil rakyat itu bukan dalam rangka kunker, melainkan sosialisasi peraturan daerah tentang disabilitas.

“Tujuan kita di Malang yakni ke Universitas Brawijaya. Perda disabilitas ini akan kita bahas bersama, melalui naskah akademik yang telah disiapkan oleh kampus,” aku Rohit.

Politisi PPP tersebut menilai kaum disabilitas berhak bekerja di perusahaan karena mereka memiliki hak yang sama dengan warga pada umumnya. Oleh karenanya, dewan wajib memperjuangkan nasib kelompok disabilitas, salah satunya dengan kunker ke Malang.

Sementara terkait PPKM Darurat yang diterapkan, Robit berharap kegiatan masyarakat yang tak melanggar prokes setidaknya ada toleransi. “Sehingga pemerintah bisa bijak dalam hal ini,” jelasnya.

Ia juga membeberkan soal kabar keberangkatan Komisi III DPRD Kota Probolinggo ke Malang. Menurutnya, ada 17 orang yang bakal naik bus untuk kunker ke Malang

“Dintaranya anggota kyomisi III, pendamping dan bagian persidangan. Keberangkatannya pun sudah memenuhi syarat, karena sebelumnya sudah mengikuti Vaksinasi,” pungkasnya. (*)

Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Albafillah

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Solusi Air Bersih di Lumajang: Bupati dan Walikota Probolinggo Dukung Rencana Pembangunan Infrastruktur Air

18 April 2025 - 12:58 WIB

Tepis Isu Pecah Kongsi, Bupati dan Wabup Jember Tampil Harmonis saat Hadiri Rapat Paripurna

18 April 2025 - 09:11 WIB

Teknologi Transformasi Digital Pertanahan, Tingkatkan Efisiensi Pelayanan dan Informasi Publik di Lumajang

17 April 2025 - 15:24 WIB

Efisiensi Anggaran Pemkab Lumajang: Penghematan Biaya Operasional Menuju Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pembelian Motor untuk Kades

16 April 2025 - 16:45 WIB

Ini Alasan Pemkab Lumajang Pilih Motor Honda PCX untuk 198 Kepala Desa

16 April 2025 - 13:00 WIB

Bupati Lumajang dan Menteri PUPR Bahas Perbaikan Infrastruktur Pasca Bencana

16 April 2025 - 12:04 WIB

Pemkab Lumajang Habiskan Rp7,2 M untuk Belanja Motor Kades, Bupati Beberkan Alasannya

16 April 2025 - 04:33 WIB

Pemkab Lumajang Siapkan Rp6,7 M untuk Belanja Motor PCX bagi 198 Kades

15 April 2025 - 21:29 WIB

AKBP Oki Ahadian Bergeser jadi Wadirresnarkoba, Eks Penyidik KPK Pimpin Polres Probolinggo Kota

15 April 2025 - 13:15 WIB

Trending di Pemerintahan