Menu

Mode Gelap
Mitigasi Bencana, Pemkab Jember Perluas Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Duh! 18 ASN Pemkab Probolinggo Mangkir di Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran Berpacu dengan Waktu, Pemkot Probolinggo Targetkan Gelar Sekolah Rakyat Tahun ini Sendirian di Rumah, Gadis Desa di Karangren Probolinggo jadi Korban Rudapaksa Motor Tabrak Bus di Jalur Pantura Probolinggo, Dua Pemuda asal Bondowoso Tewas Paedi Korban Terseret Ombak Pantai Bambang di Lumajang Ditemukan Tak Bernyawa

Pemerintahan · 1 Sep 2021 18:21 WIB

Tagihan Mahal, Dishub Survei dan Rasionalisasi PJU


					Tagihan Mahal, Dishub Survei dan Rasionalisasi PJU Perbesar

KRAKSAAN,- Tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cukup besar. Setiap bulannya ditaksir mencapai Rp2,3 miliar yang harus dibayar.

Oleh karenanya Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo mensurvei lapangan dan melakukan rasionalisasi PJU untuk menekan tagihan.

Kadishub Kabupaten Probolinggo, Taufiq Alamai mengatakan, besarnya tagihan tersebut ditengarai karena penggunaan PJU yang masih belum efisien sehingga membengkak. Sejak beberapa bulan lalu Dishub bersama tim PLN melakukan survei langsung ke lapangan.

Survei itu, menurut Taufiq, untuk memastikan PJU di Kabupaten Probolinggo dan masuk tagihan PJU, sesuai dengan data di lapangan. Terlebih, penggunaan PJU tak maksimal setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Raisonalisasi sebenarnya bertahap dilakukan awal tahun lalu, tapi dua bulan belakangan ini lebih digencarkan, dan upaya yang dilakukan di antaranya melakukan penggantian lampu dari merkuri ke LED,” kata Taufiq, Rabu (1/9/2021).

Tidak hanya itu, sambung Taufiq, pengecekan pada beban-beban yang tak terduga juga dilakukan. Pasalnya masih banyak ditemukan sambungan ilegal di sepanjang jalan kabupaten yang turut dirapikan, termasuk PJU yang tidak dalam wewenangnya.

“Ada sambungan yang dilkakukan oleh warga semuanya sudah dirapikan. Alhamdulillah, untuk tagihan bulan Juli ini sudah turun jadi Rp1,7 miliar, ya sedikit hemat lah untuk tagihannya,” ungkap mantan Plt Disperindag Kabupaten Probolinggo ini.

Hingga kini, lanjut Taufiq, pihaknya masih memetakan beban-beban yang tak terduga. Dan itu, perlu ketelitian dan kesabaran sebab jaringan yang tersambung kadang kala terlihat samar. Sehingga lolos saat petugas melakukan pengecekan di lapangan.

“Terus kami lakukan upaya agar rasionalisasi dapat berjalan maksimal, sehingga tagihan juga menjadi berkurang,” tutur pria yang pernah duduk sebagai Camat Gading ini. (*)

 

Editor : Ikhsan Mahmudi

Publisher : A. Zainullah FT

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Duh! 18 ASN Pemkab Probolinggo Mangkir di Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran

8 April 2025 - 19:47 WIB

Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, Pemkab Probolinggo Siapkan Sanksi bagi ASN Bolos

8 April 2025 - 08:06 WIB

Ada SE MenPANRB, Pemkab Probolinggo Tetap Wajibkan Pegawai Masuk Kerja

7 April 2025 - 16:54 WIB

Menjelang Lebaran, Pemkab Jember Jamin Stok Daging Sapi Aman

23 Maret 2025 - 20:21 WIB

Dua OPD di Jember Bakal Digabung demi Efisiensi, Tuai Penolakan

22 Maret 2025 - 03:30 WIB

Ketua DPRD Dukung Program Janji Politik Bupati Lumajang

18 Maret 2025 - 17:09 WIB

DPRD Kabupaten Pasuruan Rampungkan Pembahasan Raperda CSR, Siap Disahkan

18 Maret 2025 - 16:48 WIB

Via CSR, Bupati Lumajang Pastikan Anak Disabilitas Dapat Akses Pendidikan dan Fasilitas Pendukung Layak

16 Maret 2025 - 12:01 WIB

Kapolres Probolinggo Kota Dimutasi, jadi Wadir Resnarkoba Polda Jatim

14 Maret 2025 - 15:04 WIB

Trending di Pemerintahan