Menu

Mode Gelap
Logistik Pilkada di Kab. Probolinggo Mulai Didistribusikan, Segini Jumlahnya Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman KPU Kota Probolinggo Mulai Distribusikan 1.312 Bilik Suara PMII, HMI hingga GMNI Kompak Deklarasi Anti Politik Uang Kampanye Akbar Pamungkas, Handal Bersinar Bertekad Lanjutkan Visi misi Berkelanjutan Debat Publik Terakhir Acuan Masyarakat Pilih Pemimpin

Pemerintahan · 14 Okt 2021 13:34 WIB

Tahapan Pilkades Tak Jelas, Apdesi Akan Turun Jalan


					Tahapan Pilkades Tak Jelas, Apdesi Akan Turun Jalan Perbesar

KRAKSAAN,- Surat yang dikirim Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo, kepada pemkab setempat, Senin (11/10/2021) lalu, hingga sekarang tak kunjung direspon.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat Apdesi berencana turun jalan untuk menanyakan terkait kejelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap II yang diikuti 253 desa.

Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, surat audiensi sudah dilayangkan ke pemkab terkait pilkades. Namun, hingga kini belum ada kejelasan dan respon dari pihak eksekutif. Sehingga pihaknya berencana untuk menggunakan jalan lain.

“Kami sudah kirim surat tapi tidak ada respon sampai sekarang. Jadi kami bersepakat akan menggalang aksi untuk turun jalan dan untuk waktu turun jalannya masih menyusul, tapi yang pasti dalam waktu dekat,” kata Hasanuddin, Kamis (14/10/2021).

Memilih turun jalan, menurut Hasanuddin, karena selama ini pihaknya sudah cukup bersabar dan mengikuti prosedur yang telah disepakati bersama. Bahkan, pada audiensi bersama pihak legislatif sebelumnya, telah ditetapkan bahwa tahapan pilkades akan dimulai bulan ini.

“Namun hingga kini belum ada hembusan sedikitpun. Berbagai cara kami tempuh tapi rasanya selalu diabaikan oleh pihak eksekutif. Apa boleh buat, dalam waktu dekat kami akan turun jalan melakukan aksi unjuk rasa pada pemerintah,” katanya.

Saat turun jalan nanti, lanjut Hasanuddin, belum dapat dipastikan berapa jumlah massa yang akan terlibat. Sehingga, Apdesi perlu diskusi dengan sejumlah pengurus terkait aksi ini.

“Tentu latar belakang munculnya inisiasi ini, lantaran sikap pemerintah yang tak serius melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kami belum pastikan berapa yang akan turun. Yang jelas kami akan turun lapangan menanyakan kejelasan itu,” katanya.

Sementara itu Kabid Penataan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Nur Rahmad Sholeh mengatakan, tidak bisa berkomentar banyak perihal surat dan aksi tersebut.

“Tidak berani berkomentar, karena bukan ditujukan kepada saya (pihak PMD, Red.). Serta belum ada disposisi pimpinan. Tapi untuk tahapan Pilkades masih ikhtiar dan belum bisa ditetapkan,” tandasnya. (*)

Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman

23 November 2024 - 15:44 WIB

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Paripurna DPRD Lumajang, Nasdem-PKS Soroti Bengkaknya Alokasi Belanja Pegawai

14 November 2024 - 06:41 WIB

Trending di Pemerintahan