Menu

Mode Gelap
Oknum Guru PNS di Lumajang yang Lakukan Pelecehan Seksual Belum Jadi Tersangka Tiga Terdakwa Kasus Ganja di Lumajang Dituntut Beragam Remaja di Sumberasih Probolinggo Cabuli Tetangga, Korban Masih Berusia 6 Tahun Pemkab Jember Gelontorkan Beasiswa Kuliah Rp65 Miliar, Termasuk Bantuan Biaya Hidup Pemkab Pasuruan Anggarkan Rp40 Miliar untuk Perbaikan Ratusan Sekolah Rusak Nekad! Maling Motor ini Beraksi saat Siang Bolong di Jalur Pantura Kraksaan

Hukum & Kriminal · 20 Jan 2022 17:14 WIB

Ancam Bunuh Wartawan, Kadispendik Kab. Pasuruan Diminta Segera Dicopot


					Ancam Bunuh Wartawan, Kadispendik Kab. Pasuruan Diminta Segera Dicopot Perbesar

Pasuruan,- Pidato Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Kabupaten Pasuruan, Hasbullah, yang dilakukan di depan kantor Dispendik Kabupaten Pasuruan, Rabu (19/1/22) berbuntut panjang.

Ratusan orang dari LSM dan wartawan mendatangi kantor Bupati Pasuruan, Kamis (20/1/2022) pagi. Mereka mendesak Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, segera mencopot jabatan Hasbullah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tuntutan itu, menurut Ketua LSM Pusaka Lujeng Sudarto, Karena jelas-jelas Hasbullah telah menunjukkan sikap arogansi jabatan. Bahkan, dengan lantang ingin membunuh wartawan dan pegiat LSM.

“Bupati harus mengevaluasi, Bupati harus mencopot saudara Hasbullah,” kecam Lujeng.

Lujeng mengatakan, dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia, ada pers sebagai salah satu pilarnya. Tegaknya demokrasi, karena fungsinya pers berjalan maksimal, bukan diancam apalagi diintimidasi.

“(Kami) bersatu meminta saudara Hasbullah dicopot dari jabatannya. Ini menjadi insiden buruk jika dibiarkan. Kasus Hasbullah ini adalah pintu masuk Bupati mengevakuasi seluruh sikap-sikap pejabat di Kabupaten Pasuruan,” imbuh Lujeng.

Kemudian, terkait permohonan maaf Hasbullah, kata Kujeng, ia dan pegiat LSM lainnya menerima. Tetapi proses hukum harus tetap berjalan.

“Maaf tetap kita berikan, tetapi proses hukum tetap berjalan. Ini sebagai shock therapy dan peringatan bagi pejabat lain, jangan sampai sikap sikap itu terulang lagi,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan salah satu tim advokasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Arie Yoenianto. Ia menyayangkan sikap ‘tangan besi’ yang ditunjukkan Hasbullah di hadapan kepala sekolah dan jajarannya.

“Tuntutan kita adalah bupati hari mencopot kepala dinas yang arogan. Ini persoalan moral, bukan lagi sekedar guyonan,” tandas Arie, yang juga Ketua PWI Pasuruan periode 2013 – 2015

Diketahui, dalam sebuah orasi yang dilakukan di depan kantor Dispendik Kabupaten Pasuruan, Rabu (19/1/22), Hasbullah mengancam akan membunuh wartawan dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jika mengganggu kepemimpinannya.

Tak ayal, pernyataan yang tersebar melalui video itu dikecam oleh banyak pihak, karena dinilai sarat arogansi. Bahkan viral di media sosial (medsos).

Selain itu, Hasbullah secara provokatif juga meminta kepada seluruh kepala sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan, agar tidak takut dengan LSM dan wartawan. (*)

Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Albafillah

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Oknum Guru PNS di Lumajang yang Lakukan Pelecehan Seksual Belum Jadi Tersangka

16 April 2025 - 19:49 WIB

Tiga Terdakwa Kasus Ganja di Lumajang Dituntut Beragam

16 April 2025 - 19:33 WIB

Remaja di Sumberasih Probolinggo Cabuli Tetangga, Korban Masih Berusia 6 Tahun

16 April 2025 - 19:15 WIB

Nekad! Maling Motor ini Beraksi saat Siang Bolong di Jalur Pantura Kraksaan

16 April 2025 - 17:56 WIB

Darurat Curanmor di Kota Probolinggo, Sehari Dua Motor Matic Raib

16 April 2025 - 17:21 WIB

Efisiensi Anggaran Pemkab Lumajang: Penghematan Biaya Operasional Menuju Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pembelian Motor untuk Kades

16 April 2025 - 16:45 WIB

Oknum Guru Diduga Lakukan Pelecehan Seksual di Tempursari Dipecat

16 April 2025 - 14:51 WIB

Selamatkan Generasi Bangsa, Ratusan Ribu Pil Setan Dimusnahkan Kejari Probolinggo

16 April 2025 - 13:48 WIB

Ini Alasan Pemkab Lumajang Pilih Motor Honda PCX untuk 198 Kepala Desa

16 April 2025 - 13:00 WIB

Trending di Pemerintahan