Menu

Mode Gelap
Dua Truk Adu Banteng di JLS Kota Probolinggo, lalu Terbakar Cegah Politik Uang, Ratusan Mahasiswa di Probolinggo Menyebar Awasi TPS Dapat DBHCHT, RSUD Lumajang Akan Gunakan untuk Kelengkapan Kesehatan Dana Desa di Pasuruan Diduga Diselewengkan Anggota KPPS di Pasuruan Dukung Paslon saat Kampanye Akbar, KPU Siapkan Sanksi Hari Tenang, Pencopotan APK di Kabupaten Pasuruan Digencarkan

Pemerintahan · 3 Feb 2022 20:00 WIB

Jadi Ketua DPC HKTI Kab. Probolinggo, Gus Haris Bakal Jembatani Kemakmuran Petani


					Jadi Ketua DPC HKTI Kab. Probolinggo, Gus Haris Bakal Jembatani Kemakmuran Petani Perbesar

Pajarakan,- Gus dr. Haris Damanhury Romly terpilih aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Probolinggo, Kamis (3/2/2022). Gus Haris terpilih melalui musyawarah cabang (Muscab) di GOR Damanhuri Romly, Desa Karanbong, Kecamatan Pajarakan.

Menurut Gus Haris, HKTI di Kabupaten Probolinggo harus menjadi jembatan bagi petani untuk terhubung kepada pemerintah, atau petani dengan kelompok usaha dan sebagainya dari seluruh sektoral industri.

“Pada prinsipnya berkumpulnya kita di wadah ini (HKTI) agar paling tidak bisa melakukan suatu yang bermanfaat bagi masyarakat terutama petani. Karena banyak progres dan persoalan yang memang terjadi di kalangan petani Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Dikatakan Gus Haris, ada beberapa persoalan di sektor pertanian di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya, faktor permodalan. Menurutnya, gagalnya panen, mengelola industri, berakibat kesulitan petani sehingga hal ini tidak berdampak dalam kesejahteraan petani.

“Justru tengkulak dan pedagang mendapatkan hasil yang banyak daripada petani. Sehingga petani menjadi sektor yang menjanjikan bagi mereka, nah ini jadi tugas kita semua. HKTI menjadi suatu yang spesial, banyak faktor kegagalan petani kita,” ungkap Gus Haris.

Terlebih, lanjutnya, kesuburan tanah di Kabupaten Probolinggo sangat luar biasa. Tapi, setiap tahunnya banyak petani gulung tikar, hal ini dibuktikan melalui data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebanyak 135 ribu petani di tahun 2020.

“Pada tahun berikutnya atau di tahun 2021 kemarin, jumlah petani merosot hingga menjadi 133 ribu. Ini menjadi tugas kita bagaimana petani menjadi sektor yang menjanjikan sehingga petani bisa bertahan,” ungkap salah satu Pengasuh Pesantren Zainul Hasan (PZH) Genggong ini.

Persoalan petani di Kabupaten Probolinggo lainnya, diuraikan Gus Haris, di bidang teknologi yang selama ini jadi perkembangan. Di saat generasi muda hingga mahasiswa terjun di masyarakat, petani sulit ikut sistem karena ego tinggi para petani.

“Pasca panen, kebiasaan yang terjadi ketika harga cabai mahal semua tanam cabai, sehingga ketika stok melimpah mereka kebingungan,” tutur ponakan Ketua Majelis Ulama (MUI) Jawa Timur, KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah ini.

Ia menambahkan, adanya HKTI di Kabupaten Probolinggo nantinya akan menjadi jembatan penghubung petani dengan semua sektoral dan menjadi ujung tombak meningkatkan kesejahteraan hingga fungsi kontrol demi kemaslahatan petani.

“Mari bersama-sama dengan petani membangun ketersediaan pangan, HKTI, bisa jadi jembatan semua kalangan, HKTI bisa jadi ujung tombak, peningkatan kesejahteraan. fungsi kontrol, supervisi terus meningkatkan sarana pertanian di Kabupaten Probolinggo,” tutur Gus Haris. (*)

 

Editor : Ikhsan Mahmudi

Publisher : Albafillah

Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Jadi Langganan Banjir, Pemkab Lumajang Segera Normalisasi Sungai Banter

24 November 2024 - 12:19 WIB

Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman

23 November 2024 - 15:44 WIB

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

DPRD Probolinggo Sepakati 22 Propem Perda untuk 2025

15 November 2024 - 06:00 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Trending di Pemerintahan