Pasuruan,- Sejumlah warga di Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, mengembalikan puluhan sak beras hasil Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke rumah kepala desa setempat, Minggu (06/03/2022) pagi.
Salah seorang warga pembali beras, Rahmawati (33) mengatakan, warga terpaksa mengembalikan beras bantuan sosial (bansos) tersebut karena kualitas berasnya jelek. Selain itu, harganya tidak sesuai dengan harga di pasaran.
Menurut Rahmawati, di desa lain bantuan BPNT Rp 200 ribu mendapatkan beras 20 kilogram (kg) dengan kualitas bagus. Sedangkan yang ia dapat, Rp 600 ribu mendapatkan beras 50 kg dan telur 2 kg, namun kualitas berasnya jelek.
“Untuk harga beras merek ini, di Pak Kades harganya Rp 275 ribu, sedangkan di pasaran beras merek ini hanya Rp 215 ribu. Kan jauh berbeda, ini yang kami tidak suka,” kata Rahmawati.
Selain itu, ia mengaku keberatan jika diwajibkan untuk membelanjakan bansor BPNT senilai Rp 600 ribu ke agen-agen yang dipilihkan oleh kepala desanya.
“Ini diwajibkan, kalau tidak dibelikan ke agen yang pilih desa itu, kalau dapat lagi tidak dikasih,” curhatnya.
Rahmawati menjelaskan, pada tahap pertama bantuan yang diberikan kepada warga hanya berupa 2 kg telur horn. Sementara warga di desa lain mendapatkan 4 kg telur jenis sama.
“Menurut saya dapat bantuan Rp 600 ribu itu bebas dibelanjakan dimana saja sesuai kebutuhan, yang penting ada bukti struknya,” jelasnya.
Rahmawati menambahkan, untungnya ia dan warga lainnya tidak dipersulit ketika mengembalikan bantuan beras. Ia juga sudah dapat ganti uang dari kepala desa atas beras yang dikembalikan.
“Iya sudah dapat ganti uang Rp 550 ribu, syaratnya beras masih utuh dan belum dibuka,” ugkap dia.
Hingga saat ini, jelas Rahmawati, total ada 65 sak beras yang dikembalikan oleh warga kepada pemerintah desa setempat.
“Kemarin ada 35 sak beras yang dikembalikan. Kalau hari ini ada sekitar 30 sak,” pungkas Rahmawati.
Sementara itu, Kepala Desa Kebotohan, Muhammad Ziaul Haq mengaku, ia tidak pernah memaksa warganya untuk membeli beras di agen yang dikelola tiap ketua kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Saya hanya mengarahkan kalau mau beli di masing-masing kelompok KPM monggo. Saya niatnya membantu dan memastikan kalau bantuan benar-benar dibelikan sembako bukan yang lain,” elaknya.
Ia juga membantah jika kualitas beras yang disalurkan tidak layak konsumsi. Terkait perbedaan jumlah telur yang didapat warga, ia berdalih jika hal itu disesuaikan dengan harga beras tahap kedua yang lebih murah.
“Itu yang tahap selanjutnya kan harga berasnya lebih murah, jadi biar pas saya tambah telurnya jadi 4 kilogram,” pungkasnya. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT
