Probolinggo,- Rapat Paripurna Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo yang sempat ditunda beberapa hari lalu lantaran ada kendala teknis dari beberapa fraksi, kini telah usai, Sabtu (9/4/2022).
Dalam rapat di ruang paripurna itu sempat diwarnai dengan aksi walk out dari dua partai koalisi yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golongan Karya (Golkar) sehingga rapat tetap dilanjutkan dan diikuti oleh empat fraksi lainnya, yakni Nasdem, Gerindra, PPP, dan PDIP.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto mengatakan, melalui mekanisme keputusan yang diambil secara mufakat, sudah diputuskan kalau DPRD Kabupaten Probolinggo mempunyai struktur AKD baru. Dan keputusan itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Alhamdulillah untuk komposisi AKD kali ini resmi diubah. Dalam AKD partai boleh mengajukan melalui fraksi dan pemindahan nama-nama itu merupakan hal yang lumrah. Maka dari itu, kami sudah memberi kesempatan kepada para fraksi mengusulkan anggotanya mengisi perubahan AKD tersebut,” kata Andi.
Perihal walk out-nya PKB dan Golkar, Andi, menilai sebagai hal lumrah. Sisi lain, ia meyakini kalau ke depan koalisi PKB dan Golkar tetap akan bersama-sama membangun DPRD Kabupaten Probolinggo ini lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Untuk koalisi lainnya, diharapkan juga dapat memberi sumbangsih baik kepada masyarakat. Karena pada dasarnya, bukan tentang siapa menang atau kalah, melainkan untuk berbuat baik kepada masyarakat melalui kekompakan,” kata politisi Partai Nasdem ini.
AKD DPRD : Ketua Fraksi Golkar, Bambang Rubianto (Kiri) bersama Ketua Fraksi PKB, Mua’d disela-sela berlangsungnya AKD DPRD Kabupaten Probolinggo. Keduanya memilih walk out. (Foto : Moh Ahsan Faradisi).
Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra menilai, kalau rapat paripurna tersebut cacat mekanisme dan administrasi. Sebab, sebelum rapat paripurna hari ini dilanjutkan, pihaknya sudah bersurat kepada pimpinan maupun sekwan.
“Surat itu kami sampaikan Jumat pagi, meminta kepada Pimpinan dan Sekwan untuk memberikan penjelasan mengenai komposisi fraksi. Namun hingga rapat dimulai, kami belum menerima surat balasan tersebut. Sebenarnya komposisinya sudah kami siapkan, tapi belum disetor,” ujarnya.
Tidak disetornya komposisi tersebut, menurut dia, karena masih menunggu petunjuk balasan surat dari pimpinan dan sekwan.
“Khawatir, jika diberikan timbul penolakan dengan alasan terlalu banyak komposisi untuk partai Golkar,” ungkap Oka saat ditemui di ruang Fraksi Golkar.
Selain itu, pada rapat paripurna pembahasan AKD yang dilakukan pada Rabu (7/4/2022) lalu, juga diumumkan jika ada penggabungan fraksi PKB dan Hanura. Akan tetapi, dalam rapat paripurna tadi diumumkan bahwa gabungan PKB Hanura itu dibatalkan.
“Padahal usulan komposisi AKD dari PKB merupakan gabungan PKB-Hanura. Dari situlah alasan kami dari PKB meminta penundaan rapat dengan catatan suratnya diperbaiki dulu. Agar PKB dapat memperbaiki komposisinya, tapi itu tidak diindahkan,” kata Wakil Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim.
Seperti diketahui, ada beberapa perubahan komposisi AKD DPRD Kabupaten Probolinggo. Di antaranya, komisi B yang sebelumnya dipimpin Sugito dari Fraksi Nasdem, kini diganti Edi Susanto dari Fraksi PDIP. Pada komisi C yang sebelumnya di pimpin Supoyo dari Nasdem, kini dijabat Syamsul Arifin dari Gerindra.
Selanjutnya Komisi D yang dijabat Rika Apria Wijayanti dari Fraksi Nasdem, kini dijabat oleh Slamet Riyadi dari PPP. Sementara pada Komisi A tetap dipimpim Sumarmi Rasyid. Dan pimpinan Bapemperda juga masih dijabat oleh Sugianto dari Fraksi Nasdem.
Sementara untuk Badan Kehormatan (BK), yang sebelumnya dipimpin Wijayanti Kusuma Dewi, kini dijabat Abdul Azis, yang juga sama-sama dari Faksi Nasdem. (*)
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : A. Zainullah FT
