Besuk,- Penutupan pagar yang dilakukan secara sepihak oleh Misbahul Munir, warga Dusun Nagger RT/RW 15/5 Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, di lingkungannya menuai polemik.
Pasalnya, langkah itu membuat akses 8 Kepala Keluarga (KK) tertutup. Buntutnya, pagar dari anyaman bambu setinggi 1,8 meter itu pun dibongkar warga, Kamis (4/8/22).
Warga setempat, Herman (40) mengatakan, aksi bongkar paksa dilakukan karena warga meyakini bahwa pagar tersebut dipasang di atas tanah yang bukan milik orang yang memasang pagar.
“Rencana kan hari ini akan dilakukan pengukuran tanah oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional, red), teteapi yang masang pagar itu menurunkan orang untuk menghalang-halangi,” katanya.
Menurut Herman, pagar itu dipasang oleh Misbah sejak Februari 2022 lalu. Ia meyakini, penutupan akses itu ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang juga digelar pada Februari lalu.
“Dengan Misbah, (saya) memang beda pilihan, setelah penghitungan tanggal 17 Februari itu, yang saya dukung menang, dan yang didukung Misbah kalah. Akhirnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB, Misbah langsung masang pagar,” cerita Herman.
Alhasil, akibat akses tertutup membuat 8 rumah yang dihuni sekitar 25 jiwa, tidak bisa menikmati akses jalan umum di daerah tersebut. Satu-satunya jalan yang bisa dilalui warga untuk keluar masuk adalah jalan alternatif yang dibangun di atas sungai dengan ketinggian kurang lebih 5 meter.
“Itu pun yang bisa hanya motor, mobil tidak bisa masuk. Bahkan ada tetangga saya yang mobilnya tidak bisa masuk sejak adanya pagar itu, hampir setengah tahun selalu dititipkan ke warga,” tuturnya.
Dengan adanya pengukuran tanah, Herman berharap, konflik bisa segera berakhir. Warga yang selama ini terisolasi, bisa mendapatkan haknya kembali dan dapat beraktivitas normal.
“Selama menggunakan jalur alternatif, sebenarnya kami khawatir, untuk sekolah kan anak-anak harus lewat jembatan, kalau sampai jatuh kan bisa fatal,” pungkas Herman.
Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum Misbahul Munir, Nanang Hariyadi menyangkal jika konflik antara kliennya dengan warga dilatarbelakangi persoalan beda pilihan saat Pilkades.
“Sudah ada penanganan dari kepolisian, besok (Jumat, red) ada mediasi di Polres Probolinggo. Yang jelas tidak ada kitannya dengan Pilkades, jadi hasilnya bagaimana tergantung besok,” ungkapnya. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Zainullah FT
